NKRIku.com – Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Sosial (Kemensos) mengecek pencairan bantuan sosial (bansos) di Kota Ternate, Labuan Bajo (Kabupaten Manggarai Barat), dan Kota Medan.
Hal itu dilakukan saat memasuki masa reses persidangan III. Bansos adalah program prioritas nasional untuk mengurangi kemiskinan.
Karena itu, Mensos Tri Rismaharini meninjau langsung percepatan pencairan bansos di beberapa daerah.
Kemarin Mensos hadir di Pasuruan dan Probolinggo. Dalam kesempatan sama, secara serentak, ketua dan wakil ketua serta anggota Komisi VIII DPR RI hadir bersama pejabat tinggi madya (eselon I) di tiga kota itu.
Terkait bansos 2021, di beberapa daerah, Mensos menemukan masih banyak kartu keluarga sejahtera (KKS) yang belum tersalurkan.
Penyebabnya, keluarga penerima manfaat (KPM) tidak hadir, ada yang sudah mampu, meninggal tanpa ahli waris, serta pindah alamat dan tidak ditemukan.
Kemudian, bansos pada 2022 juga dicairkan. Mensos mengingatkan kepada semua pemangku kepentingan agar penyaluran bansos tidak melebihi Maret 2022.
Bila bansos tidak tersalurkan hingga Maret, otomatis uangnya akan kembali ke negara.
“Dengan kata lain, masyarakat prasejahtera tidak bisa memanfaatkan bantuan tersebut,” kata Mensos (22/2).
Bansos di Kabupaten Manggarai Barat disalurkan di Kantor Bupati dipimpin langsung Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto.
Anggota dewan mengecek langsung pencairan bantuan dan menyerahkan bantuan Atensi.
Di Kabupaten Manggarai Barat, program keluarga harapan (PKH) tahap I 2022 yang menjangkau 16.142 KPM senilai Rp 15.030.900.000.
Penyaluran bansos bantuan pangan nontunai (BPNT) atau kartu sembako pada Januari-Maret 2022 yang menjangkau 13.258 KPM dengan nilai Rp 7.954.800.000.
Kemudian, penyaluran BPNT 2021 menjangkau 1.172 KPM. Program bantuan sosial Atensi untuk anak yatim, piatu, dan yatim-piatu (yapi) yang orang tuanya meninggal karena Covid-19 sebanyak 16 orang senilai Rp 7.400.000.
Sebanyak 13 anak yapi yang orang tuanya meninggal karena Covid-19 mendapatkan bantuan nutrisi senilai Rp 3.900.000.
Disalurkan pula bantuan paket ODGJ kepada 11 orang senilai Rp 5.500.000. Penyandang disabilitas fisik diberi bantuan berupa 6 kursi roda senilai Rp 10.800.000 dan penyandang disabilitas netra berupa 10 tongkat adaptif.
Di Kota Medan, penyaluran bansos dihadiri 12 anggota Komisi VIII yang dipimpin Hj. Endang Maria Astuti.
Dalam kunker tersebut, bantuan PKH 2022 dicairkan untuk tahap I di wilayah Provinsi Sumatera Utara sebanyak 190.981 KPM dan secara simbolis untuk Kota Medan 34.292 KPM dengan nilai Rp26.999.550.000.
Diserahkan pula bantuan program kewirausaan (prokus) bagi 12 pondok pesantren sebesar Rp 507.370.700.
Selain itu, bantuan untuk 20 orang yapi dari Sentra Bahagia dan Sentra Insyaf Medan.
Artikel ini telah tayang di jpnn.com dengan judul Kemensos dan DPR Tinjau Pencairan Bansos di Tiga Daerah Ini