Anggota Komisi III DPR Ini Dorong Polri Ambil Alih Seluruh Penanganan Kasus Korupsi KPK

Anggota Komisi III DPR Ini Dorong Polri Ambil Alih Seluruh Penanganan Kasus Korupsi KPK

Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Gerindra, Wenny Warouw mendorong Polri mengambil alih penanganan kasus korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal ini disampaikan Wenny Warouw dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan jajaran di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (23/5/2017).

Wenny mengatakan, latar belakang dibentuknya KPK pada tahun 2002 adalah untuk memecut atau men-triger kinerja kepolisian dan kejaksaan dalam pemberantasan kasus korupsi. Namun, setelah 15 tahun KPK berdiri, kinerja kepolisian dalam penanganan kaaus korupsi belum juga efektif dan efisien.

Justru, kini muncul perpanjangan nota kesepahaman (MoU) antara KPK, Polri dan Kejaksaan Agung, dalam penanganan kasus korupsi.

Menurut Wenny, KPK sendiri merupakan badan ad hoc atau sementara, yang pembentukannya dikarenakan tidak efektif dan efisiennya kinerja kepolisian dan kejaksaan dalam pemberantasan kasus korupsi.

Wenny menantang Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk berani menyatakan sikap kepada Presiden dan DPR bahwa saat ini lembaga yang dipimpinnya telah siap melaksanakan penanganan seluruh kasus korupsi di Indonesia. Jika telah berani menyatakan keputusan tersebut, maka keberadaan KPK tidak diperlukan lagi.

“Sebenarnya saya ada kandung maksud begini, kapan Polri bisa mengambil alih seluruh penyidikan (tipikor)? Ini bukan karena kita anti-korupsi, bukan kita anti-KPK. Tapi, cukup ada pertimbangan di Undang-undang KPK itu sendiri. Katakan Polri, ‘saya sudah efektif dan efisien untuk melaksanakan semua penyidikan, kembalikan (hak penyidikan tipikor) itu kepada kepolisian dan kejaksaan’. Begitu,” kata Wenny.

Buat Wenny, tantangan sekaligus dorongannya agar Polri berani menyatakan telah siap menjalankan fungsi penyidikan kasus korupsi tidak terlepas karena makin besarnya dukungan agar KPK terus eksis hingga muncul sejumlah dampak sebagai lembaga super body. Belum lagi masalah friksi-friksi yang muncul antar-lembaga penegak hukum.

“Karena saya melihat dampaknya ini sulit dibendung. Enggak tahu aliran darimana, penyakit darimana. Apakah Pak Tito bisa menjamin tidak ada friksi antara kepolisian dengan KPK atau dengan kejaksaan. Tidak bisa menjamin kan. Tapi, kalau Pak Tito sudah bisa mengatakan kepada Presiden dan DPR, bahwa lembaga saya sudah siap, saya yakin itu bisa, pak. Saya yakin sekali Pak Tito bisa melaksanakan penyidikan tipikor melebihi dari yang sekarang,” katanya.

Anggota Komisi III dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu sependapat dengan Wenny Warouw.

bergabung di nkriku.com bergabung di nkriku.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here