oleh

Deklarasi Pemilu Damai 2019, Bupati Selayar Prihatin Hoax di Media Sosial

Selayar, nkriku.com – Bupati Kepulauan Selayar H. Muh. Basli Ali, menyatakan keprihatinannya terhadap maraknya informasi hoax khususnya di Media Sosial.

Menurutnya hal ini perlu menjadi perhatian semua, karena info yang tidak benar atau dikenal sebagai istilah “Hoax” dapat memprovokasi timbulnya konflik, khusunya memasuki tahun politik, ujarnya.

Hal tersebut disampaikan Bupati saat memberi sambutan dalam kegiatan Ape Deklarasi Damai yang dilaksanakan Polres Kepulauan Selayar di Aulla dharmalaksana Mako Polres, Jl. RW. Mongisidi No 2 Kecamatan Benteng Kepulauan Selayar, Selasa, 09/10/2018.

Deklarasi Pemilu Damai 2019, Bupati Selayar Prihatin Hoax di Media Sosial, Selasa 09/10/18.

“Kita telah memasuki tahun politik 2019, dan Partai – partai saat ini masing masing berlomba meraih simpati pemilih. Khusus perdebatan di media sosial perlu adanya perhatian yang lebih serius oleh pihak terkait karena sebagian besar masyarakat sudah mengenal teknologi sehingga dampaknya sangat luar biasa apabila termakan isu “hoax”, bisa menimbulkan kesalahpahaman dan berakibat sarah, ungkap H. Muh Basli Ali.

Bupati Kepulauan Selayar juga menyamaikan bahwa, Pemerintah daerah punya peran penting untuk menjaga pemilu yang damai, yang tentunya bersinergi dengan seluruh stakeholder yang ada di daerah. Pemerintah daerah akan mendukung penuh guna terciptakan wilayah yang aman dan kondusif.

Selain dihadiri Bupati Kepulauan Selayar, H. Muh. Basli Ali, kegiatan ini dihadiri oleh Kapolres AKBP. Syamsu Ridwan , Dandim Letkol Arm Yuwono, Kajari Cumondo Tresno, Anggota KPU Nandar Djamaluddin, Kepala Sekretariat Bawaslu Andi Irwan, Para pimpinan Partai Politik, Media dan Anggota Polres Kep Selayar.

Dalam pertemuan ini, seluruh peserta Apel Demokrasi Damai mengucapkan Ikrar secara bersama – sama yang dipandu langsung Oleh Kapolres AKBP. Syamsu Ridwan, S.IK.

Usai pembacaan Ikrar, kegiatan ditutup dengan penandatanganan kesepakatan terjadinya Pemilu Damai 2019 yang dimulai ditandatangani oleh Bupati, kemudian Kapolres, Dandim, Kajari, Ketua Pengadilan,Ketua DPRD, KPU, Bawaslu dan seluruh Pimpinan Partai Politik. (***)

Editor: Muh Jufri

Baca Juga: