oleh

Banyak Tidak Lolos Seleksi CPNS 2018, Pemerintah Pusat Terapkan Ranking

Jakarta, nkriku.com – Passing grade tahun 2018 tidak jauh berbeda dengan tahun lalu dalam seleksi CPNS. Setiap peserta dituntut harus memiliki kompetensi untuk masing-masing materi seleksi.
Tes Karakteristik Pribadi (TKP) saat ini merupakan salah satu materi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menjadi pembicaraan hangat dalam SKD CPNS 2018.

Hal tersebut disebabkan oleh adanya pendapat sejumlah peserta SKD yang menilai Tes Karakteristik Pribadi (TKP) terbilang cukup sulit dengan nilai ambang batas yang sangat tinggi, sehingga banyak peserta tidak lulus.

Bima Haria Wibisana selaku Kepala BKN menyampaikan bahwa pemerintah kini sedang mencari alternatif untuk mendapatkan peserta sejumlah tiga kali formasi dalam SKD dan untuk mengisi kekosongan formasi.

“Alternatif tersebut mungkin tidak dengan menurunkan passing grade karena passing grade tersebut sudah batas minimum. Namun kemungkinan alternatif lain adalah dengan sistem ranking, karena banyak peserta yang mendapatkan nilai tinggi dalam materi lain tetapi tidak memenuhi passing grade salah satu item SKD. Hal tersebut mungkin sebagai alternatif untuk memenuhi formasi terutama untuk formasi bidang pendidikan dan kesehatan,” jelasnya dalam keterangan tertulis,

Oleh karena itu pemerintah berencana mengganti sistem kelulusan tes seleksi kompetensi dasar atau SKD CPNS 2018 yang menggunakan sistem passing grade menjadi sistem ranking. Artinya, tidak serta merta menjadi mudah bagi peserta seleksi CPNS 2018, meskipun sistem kelulusan passing grade diubah menjadi sistem ranking.

Meskipun demikian, rencana perubahan ini menjadi kabar gembira bagi pelamar seleksi CPNS 2018 yang tidak lolos passing grade. Keputusan ini diambil setelah angka kelulusan SKD di CPNS 2018 sangat rendah. Banyak peserta tak memenuhi passing grade atau batas nilai minimal.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana, mengatakan sistem rangking diterapkan guna mengisi formasi kosong imbas dari banyaknya peserta tak lolos passing grade. Kebijakan ini diambil terutama bagi posisi guru dan tenaga kesehatan yang kebutuhannya sangat mendesak. Sedangkan BKN tidak mengambil opsi menurunkan passing grade lantaran khawatir merekrut Aparatur Sipil Negara (ASN) tak berkualitas.

“Sekarang kalau di daerah bagaimana solusinya. Kita lihat kalau ini dibiarkan kosong bagaimana, kalau diisi bagaimana. Formasi tahun ini itu sebagian terbesar adalah guru dan tenaga kesehatan. Kalau guru dan tenaga kesehatan kosong, ini siapa yang akan mengajarkan anak – anak Kan lebih baik ada gurunya dari pada tidak sama sekali. Jadi itu perlu,” katanya saat meninjau pelaksanaan seleksi CPNS di Kota Malang

Lanjutnya “Caranya bagaimana, kalau diturunkan passing grade, kan dapatnya PNS yang elek – elek (jelek – jelek).Balik lagi ke guru yang tidak berkualitas. Apakah kita mau anak – anak kita diajar oleh guru – guru yang tidak berkualitas. Nggak mau, siapa yang mau. Jadi harus bagus. Nah, mungkin penurunan passing grade itu tidak menjadi pilihan. Tapi anak – anak (peserta) tes ini yang passing gradenya belum memenuhi itu banyak yang skor totalnya tinggi sekali.” terangnya

Peserta seleksi yang tak lolos passing grade akan dirangking sesuai nilai yang diperoleh. Selanjutnya akan ditentukan peserta dengan nilai tertinggi dari jumlah yang dibutuhkan meskipun tak mencapai passing grade.

“Kemudian kita lakukan perankingan di sana. Yang jumlahnya tinggi – tinggi ini berapa orang sih, untuk mengisi formasi – formasi yang kosong itu. Itu kan tidak mengurangi passing grade. Artinya kita tidak menurunkan kualitas PNS-nya gitu,” ungkapnya.

Sistem Rangking

Proses perangkingan ini menunggu jumlah peserta yang lolos passing grade di SKD. Setelah itu penentuan kelulusan peserta SKD melalui peroses rangking disesuaikan dengan jumlah yang dibutuhkan untuk Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Jumlah yang dibutuhkan untuk SKB yakni tiga kali formasi yang dibutuhkan.

“Kita harus lihat dulu yang lulus murni harus seberapa banyak. Katakanlah ada tiga jabatan, lulus murni ada sembilan orang, ya kan udah penuh. Kan tidak diperlukan lagi.
Tapi misalnya dari tiga jabatan itu ada lima orang yang lulus murni, berarti dia butuh orang orang lagi. Tapi yang empat orang ini menunggu yang lima orang itu selesai dulu prosesnya,” katanya.

Meski telah ditetapkan, hingga kini regulasi sistem rangking masih terus dibahas di pemerintah pusat.

(Roel/Mj)

Baca Juga: