oleh

Meski Kenaikan Dituntut, UMK Pangkep 2019 Lampaui UMP Sulsel

PANGKEP, nkriku.com – Upah Minimum Kabupaten (UMK) Pangkep melampaui dengan Upah Minimum Provinsi Sulawesi Selatan, meski sebelumnya para buruh di kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) Sulsel menuntut kenaikan upah antara 12-15 persen dan hanya disepakati kenaikan hingga 8,03 Persen.

Tahun 2019 mendatang, jumlah Upah Minimum Provinsi Sulawesi selatan hanya berkisar Rp2.861.531. sedangkan Kabupaten Pangkep menetapkan sekitar Rp2.941.000 atau mengalami kenaikan sebesar Rp218 671 untuk tahun 2019 naik sebanyak 8,03 persen dari Rp2.722.329 tahun 2018.

Hal itu berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8.240/M-Naker/PHI9SK-Upah/X/2018 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2018 yang kenaikannya hanya berkisar sekitar 8,03 persen

Dikutip dari surat edaran tersebut, Selasa (16/10/2018), UMP ditetapkan berdasarkan data inflasi nasional ditambah pertumbuhan ekonomi nasional tahun ini. Berdasarkan perhitungan BPS inflasi nasional yang mendasari ketetapan ini adalah sebesar 2,88 persen dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5.15 persen. Naik 8 Persen, UMP Sulsel 2019 Jadi Rp2.867.531 1

“Dengan demikian, Kenaikan UMP atau UMK 2019 berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yaitu 8,03 persen,” bunyi surat edaran tersebut.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pangkep, Jufri Baso mengatakan, dalam rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Pangkep yang digelar Kamis lalu, wakil buruh dan pengusaha sepakat pada angka 8,03 persen untuk kenaikan UMK tahun 2019. Ia mengatakan, keputusan dewan pengupahan dalam bentuk rekomendasi usulan UMK Tahun 2019 tersebut sudah ditandatangani oleh Bupati Pangkep, Syamsuddin A Hamid

Keputusan dewan pengupahan itu tercantum dalam bentuk rekomendasi usulan UMK Tahun 2019, yang sudah ditandatangani oleh Bupati Pangkep, H Syamsuddin A Hamid dan telah dikirim ke Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. “Tinggal di tandatangani Pak Gubernur SK UMK Pangkep 2019. Kami berharap cepat ditandatangani pak gubernur supaya ada waktu sosialisasi,” kata Jufri, Minggu 18 November 2018.

“Tinggal di tandatangani Pak Gubernur SK UMK Pangkep 2019. Kami berharap cepat ditandatangani pak gubernur supaya ada waktu sosialisasi,” kata Jufri, Minggu (18/11/2018).

Salah satu anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Pangkep, Muhammad Idrus mengatakan, meski para pekerja sangat berharap kenaikan hingga 15 persen, namun dasar penetapan UMK yang mengacu pada PP nomor 78 tahun 2015 yang mengatur penetapan upah minimum berdasarkan inflasi dan PDB maka kenaikan 8,3 persen tetap diterima.

Idrus berharap, setelah SK Gubernur telah terbit, seluruh pengusaha menjalankan kewajibannya membayar UMK sesuai aturan.

“Dewan pengupahan akan mengawal terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak menjalankan kenaikan tersebut, dan akan memberi rekomendasi kepada pemerintah untuk memberi sanksi bagi yang melanggar,” ucap Idrus.

Kendati begitu, penetapan UMP dan UMK di Sulsel tetap menunggu keputusan Gubernur. UMP dan UMK yang telah ditetapkan gubernur itu akan akan berlaku terhitung 1 Januari 2019 mendatang. (**)

Roel/Mj

Baca Juga: