oleh

Warga Minta Kejati Usut Proyek DAK Dinas PU Makassar Rp82,8 M

Makassar, nkriku.com — Proyek Pengembangan Infrastruktur yang Dibiayai Melalui Dana DAK Tahun 2018 yang menggerakkan dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Makassar merawat terindikasi tindak pidana korupsi.

Dinas PUPR Pemkot Makassar sendiri mendapat kucuran DAK 2018 sebesar Rp 82,8 miliar yang mana fokus untuk peningkatan infrastruktur. Untuk itu, Kejaksaan Tinggi Sulsel atau polisi berhak mengusut proyek-proyek DAK 2018 yang rawan menyimpang pada pelaksanaan kegiatan pelaksanaan tersebut.

Beberapa titik proyek seperti pejalan kaki tahun 2017-2018 tanpa disesuaikan spesifikasi. Selain itu, kegiatan lain adalah jalan ((pengaspalan dan pembetonan), jembatan, drainase termasuk sanitasi dan udara bersih.

“Saya kira aparat hukum jangan tutup mata melihat uang rakyat yang dikorupsi oleh oknum-oknum pejabat daerah. Apalagi, Dinas PUPR Makassar cukup besar mengelola DAK setiap tahunnya,” ujar Abdul Rahman, tokoh masyarakat Tamalanrea.

Menurut Abdul Rahman ada beberapa proyek pemerintah kota yang tidak beres atau rampung begitu tanpa melihat sisi kualitasnya. Proyek pedestrian misalnya, dimana tahun 2017 pesetrian yang sudah dinikmati masyarakat Makassar seperti di Jalan Nusantara, dan Jalan Botolompangan Namun, kondisinya sudah banyak yang rusak.

“Harusnya setiap tahun, laporan yang sangat efektif untuk tindak pidana korupsi maupun KKN. TP4D kejaksaan yang dapat dilakukan oleh pemerintah atau pembebas atau jangan-jangan ada yang ‘mata utama’,” ungkapnya kepada KABAR.NEWS , Selasa (4/12) / 2018).

Sebelumnya, Kepala Dinas PUPR Makassar Muhammad Ansar mengatakan DAK 2018 direalisasikan di tiga jenis bidang itu (DAK Penugasan) Jalan Rp68 Miliar, (DAK reguler) sanitasi sebesar Rp. 2,3 Miliar, (DAK penugasan) sanitasi Rp.7,5 Miliar kemudian DAK penugasan Air Bersih sebesar Rp4,5 Miliar.

“Dari mana saja yang mendapat DAK, yang cepat ditender yaitu DAK Jalan, karena yang dua itu masih proses persiapan dokumentasinya. Sedangkan DAK juga dialokasikan untuk sembilan ruas jalan di Kota Makassar. yaitu seperti Jalan Hj Bau, Balaikota, Rajawali, Gagak, Dipenogorko, Satando, Salodong, Racing Center, dan Dangko”, jelas Ansar.

Untuk Jalan Racing Centre sekitar Rp19,3 miliar untuk pengaspalan dan pembetonan. Selanjutnya, Jalan Rajawali sebesar Rp10,4 miliar, Jalan Hj Bau Rp7,5 miliar, Salodong sebesar Rp7,3 miliar (pengaspalan dan pembetonan), dan Diponegoro sekitar Rp6,6 miliar (pengaspalan dan pembetonan).

Dilanjutkan di Jalan Dangko Rp4,9 miliar (pengaspalan dan pembetonan), Jalan Balaikota sebesar Rp4,8 miliar, pengaspalan dan pembetonan di Jalan Satando mencapai Rp4,7 miliar, dan pengaspalan di Jalan Gagak sekitar Rp2,6 miliar.

Saat membersihkan kepala Dinas PUPR Kota Makassar, Muhammad Ansar memilih bungkam. Begitu via WhatsApp, enggan ditanggapi. Demikian pula Kepala Dinas Jalan dan Jembatan pada Dinas PUPR Makassar Tajuddin Beddu saat tidak direspon.

Baca Juga: