oleh

Bupati Supian Hadi, Kader PDIP Jadi Top 1 Liga Korupsi Indonesia! Negara Rugi 5.8 Trilliun…

NKRIKU.COM – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan bupati Kotawaringin Timur, Kalimantan Tangah, Supian Hadi yang merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai tersangka korupsi dalam penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi dari pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Baca juga: Salah Doakan Prabowo Jadi Presiden! Isyarat Mbah Moen Ajak Warga NU Pilih Prabowo?

“Hari ini, kami sampaikan perkembangan salah satu penanganan perkara dengan indikasi kerugian keuangan negara yang cukup besar. Setara bila dibandingkan dengan kasus lain yang pernah ditangani KPK, seperti KTP-elekronik (Rp2,3 triliun) dan BLBI (Rp4,58 triliun),” ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di kantornya, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (1/2/2019).

Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, KPK telah menemukan bahwa adanya dugaan tindak pidana korupsi pada proses pemberian izin usaha pertambangan atas tiga perusahaan di lingkungan kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2010 – 2012.

Tersangka Supian Hadi selaku Bupati Kotawaringin Timur pada periode 2010 – 2015 diduga sudah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korpoasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang bisa merugikan negara atau perekonomian.

“Dalam pemberian izin usaha pertambangan kepada PT FMA (Fajar Mentaya Abadi), PT BI (Billy Indonesia), dan PT AIM (Aries Iron Mining) di Kabupaten Kotawaringin Timur periode 2010-2015,” ucap Laode.

Supian Hadi disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Lebih lanjut, Laode mengatakan bahwa setelah dilantik selaku Bupati Kotawaringin Timur pada periode 2010 – 2015, Supian mengangkat teman-teman dekatnya menjadi tim suksesnya sebagai direktur dan Direktur utama pada PT FMA dan memperoleh masing-masing jatah 5 persen saham PT FMA.

Pada bulan Maret 2011, Supian menerbitkan surat Keputusan Ijin Usaha Pertambangan (SK IUP) Operasi Produksi seluas 1.671 Hektar kepada PT FMA yang ada di kawasan hutan.

“Padahal SH mengetahui bahwa PT FMA belum memiliki selumlah dokumen perizinan, seperti izin lingkungan/AMDAL dan persyaratan lainnya yang belum lengkap,” tuturnya.

Sejak November 2011, PT FMA telah melakukan kegiatan operasi produksi pertambangan bauksit dan melakukan ekspor ke China.

Pada akhir November 2011, Gubernur Kalimantan Tengah mengirimkan surat pada Supian agar menghentikan seluruh kegiatan usaha pertambangan oleh PT FMA, namun perusahaan tambang tersebut tetap melakukan kegiatan pertambangan hingga 2014.

“Akibat perbuatan SH memberikan izin usaha pertambangan atas nama PT FMA tidak sesuai dengan ketentuan, menurut ahli pertambangan diduga menimbulkan kerugian keuangan negara yang dihitung dari nilai hasil produksi yang diperoleh secara melawan hukum, kerusakan lingkungan hidup, dan kerugian kehutanan,” kata Laode.

Selanjutnya pada bulan Desember 2010, lanjut Laode, memenuhi permohonan dari PT BI maka Supian menerbitkan SK IUP eksplorasi untuk PT BI tanpa melewati proses lelang wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan sebelumnya PT BI tak mempunyai kuasa pertambangan (KP).

“Pada Februari 2013, SH menerbitkan SK lUP tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Bl meskipun tanpa dilengkapi dokumen AMDAL,” ungkap Laode.

Pada bulan April 2013, Supian sebagai Bupati Kotawaringin Timur telah menerbitkan keputusan tentang izin lingkungan kegiatan usaha pertambangan bijih Bauksit oleh PT BI dan keputusan tentang kelayakan lingkungan rencana kegiatan Pertambangan bijih Bauksit oleh PT BI.

“Bahwa berdasarkan perizinan tersebut sejak Oktober 2013, PT Bl melakukan ekspor bauksit. Akibat perbuatan SH tersebut maka PT Bl telah melakukan kegiatan produksi yang menurut ahli Pertambangan diduga menimbulkan kerugian yang dihitung dari hasil produksi senilai setelah dikurangi royalti yang telah dibayarkan dan kerugian lingkungan,” tuturnya.

Kemudian pada bulan April 2011, Supian telah menerbitkan IUP eksplorasi pada PT AIM tanpa melewat proses lelang wilayah Ijin usaha Pertambangan (WIUP) padahal PT AIM sebelumnya tak mempunyai kuasa penambangan (KP).

“Akibat dari perbuatan Supian Hadi, maka PT AIM melakukan kegiatan eksplorasi yang telah merusak lingkungan dan akibatnya diduga telah menimbulkan kerugian lingkungan,” ujar Laode.

Diduga, kata dia, sudah terjadi kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya Rp. 5.8 Trilliun dan 711 Ribu dollar AS yang dihitung dari hasil produksi dari pertambangan bauksit, kerusakan lingkungan dan kerugian kehutanan karena produksi dan kegiatan pertambangan yang sudah dilakukan oleh PT AIM, PT BI dan PT FMA. Sumber: Tribunnews.com

Baca Juga: