by

Soal Pengerahan Polisi di Wadas untuk Kawal Pengukuran Lahan, Komisi II DPR: Jangan Pekerjaan Satpol Diurus Polisi

Pasang

NKRIKU.COM – Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang mengemukakan pengerahan aparat kepolisian dalam Proses pengukuran di tanah Desa Wadas yang akan dijadikan lokasi penambangan batuan andesit material pembangunan proyek Bendungan Bener Purworejo dinilai berlebihan.

Sebab menurutnya, persoalan tersebut seharusnya tidak perlu sampai melibatkan aparat kepolisian.

“Saya kurang monitor itu ya. Yang pasti kalau masalah pembangunan, IMB segala macem itu urusan Satpol, urusan gubernur, urusan bupati. Polisi tidak punya kewenangan untuk itu,” kata Junimart di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (9/2/2022).

Berita Populer  Kekerasan di Wadas dan Penembakan di Parigi Moutong, Pengamat: Jika Terus Ada, Terkesan Seperti Jokowi Lepas Tangan

Beredar unggahan video yang menayangkan warga di Desa Wadas, Purworejo yang di kepung ratusan polisi saat sedang bermujahadah di masjid menuai kritikan publik. [Instagram @wadas_melawan]Beredar unggahan video yang menayangkan warga di Desa Wadas, Purworejo yang di kepung ratusan polisi saat sedang bermujahadah di masjid menuai kritikan publik. [Instagram @wadas_melawan]

Ia menegaskan, harus ada pembenahanan dalam proses penanganan masalah di Desa Wadas, Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo.

Baca Juga:
Viral, Video Kakek Tua di Desa Wadas Dikeroyok Polisi Berpakaian Preman, Gus Nadir: Tolong Pak Kapolri!

“Jadi, justru itu yang harus kita benahi. Karena ini, jangan pekerjaan Satpol itu diurusi polisi, jangan pekerjaan polisi diurusi satpol. Sepanjang itu menyangkut administrasi, itu urusan pemerintahan. Kita harus paham ini. Administrasi itu memang hukum, tapi hukum itu bukan administrasi. Kita harus pahami,” tutur Junimart.

Berita Populer  Polisi Tembak Mati Rekan Seprofesi, Bripka MN Masih Terima Gaji Bulanan

Junimart berpesan kepada pemerintah daerah setempat baik, Bupati Purworejo maupun Gubernur Jawa Tengah untuk benar-benar memperhatikan masyarakat.

“Itu menjadi kewajiban pemerintah setempat. Kewajiban mereka untuk melayani masyarakat, membuat masyarakat menjadi tenang. Tetapi sepanjang masyarakat itu melakukan pelanggaran hukum ya urusan polisi. Tapi kalau hanya menyangkut administrasi, perizinan ya itu pemerintah dong, pemda, pemprov,” katanya.

Berita Populer  Temuan Baru Komnas HAM Soal Desa Wadas: Warga Alami Kekerasan Oleh Aparat, Mayoritas Pelaku Berpakaian Preman

Untuk diketahui, proses pengukuran di tanah Wadas yang akan dijadikan lokasi penambangan batuan andesit material pembangunan proyek Bendungan Bener Purworejo, Selasa (8/2/2022) berlangsung panas.

Hal itu menyusul kedatangan sejumlah ratusan polisi untuk menjaga petugas proyek melakukan pengamanan. Namun warga Wadas yang berusaha mencegah petugas proyek untuk melakukan pengukuran justru banyak yang diamankan.

Baca Juga:
Akun Instagram Mendadak Hilang Usai Unggahan Video Wadas, Begini Respons LBH Yogyakarta

Hal itu memantik kecaman dari berbagai pihak termasuk YLBHI dan LBH Yogyakarta.