NKRIKU.COM – Partai nonkoalisi pemerintah mengkritisi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengkritisi pernyataan orang nomor satu Indonesia tersebut kepada para menterinya terkait penundaan pemilu.
Partai Demokrat sebagai partai di luar koalisi partai pemerintah, menyusul PKS yang mengkritisi pernyataan Presiden Jokowi kepada para menteri di kabinet.
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan menilai, semestinya sedari awal Presiden Jokowi tegas melarang para menteri mengurusi wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Bukan justru membiarkannya hingga saat ini dua wacana itu menjadi bola liar. Mengingat belakangan wacana tersebut hanya menimbulkan kegaduhan di publik.
Baca Juga:
Larang Menteri Koar-koar, PKB: Semoga Perintah Jokowi jadi Batu Nisan yang Kubur Wacana Tunda Pemilu dan Isu 3 Periode
“Ya saya pikir ya kita hargai ya kalau memang itu sudah benar-benar statemen-nya sudah jelas menyatakan gitu. Iya itu seharusnya sejak awal sudah harus dilakukan. Tapi ya lagi-lagi terima kasih kalau itu betul- di secara resmi dinyatakan,” kata Syarief di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (6/4/2022).
Namun begitu, berbeda dengan PKS, Demokrat menilai apa yang menjadi permintaan Jokowi kepada menteri itu sudah menegaskan sikap Jokowi.
Sehingga, menurut Syarief tidak perlu lagi ada pernyataan penegasan lain, cukup dipatuhi apa yang menjadi perintah presiden.
“Saya pikir sudah cukup. Pak Jokowi sudah bilang kepada semua menterinya kan? Yaudah cukup itu. Sekarang persoalannya menterinya ikut nggak,” kaya Syarief.
Sebelumnya, Anggota DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera tetap mengkritisi Presiden Jokowi seirirng orang nomor satu di Indonesia itu meminta jajaran menteri tidak lagi bicara soal penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Baca Juga:
Tegas! Bikin Resah Masyarakat, Presiden Jokowi Minta Jajarannya Berhenti Menyuarakan Penundaan Pemilu 2024
Menurut Mardani seharusnya penegasan itu datang dari Jokowi sendiri selaku presiden. Sebab kata Mardani penegasan yang ditunggu adalah penegasan soal sikap Jokowi itu sendiri.
