2,8 Juta Wajib Pajak Sudah Lapor SPT per 24 Februari


Jakarta, NKRIKU Indonesia —

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat 2,8 juta wajib pajak (WP) telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Tahunan per 24 Februari 2021 ini.

Dari jumlah tersebut, 2.793.768 di antaranya merupakan WP orang pribadi, sementara 152.524 lainnya WP badan.

“Perkembangan penerimaan SPT Tahunan Tahun 2020 dengan data update terakhir per 24 Februari 2021 pada pukul 08.13 WIB,” tulis keterangan resmi DJP dikutip Rabu (24/2).

Sementara itu, berdasarkan laman resmi pajak.go.id, penyampaian SPT tahunan PPh WP OP untuk tahun pajak 2020 akan berakhir pada 31 Maret 2021. Sementara tenggat akhir pelaporan SPT WP badan jatuh pada 30 April 2021.

Berita Populer  Menteri ESDM Minta Anak Buah Kejar Target Investasi Minerba

DJP juga menyampaikan pengisian SPT pajak dapat dilakukan secara online. Syaratnya, WP harus memiliki surat elektronik ataupun nomor ponsel yang aktif dan mengaktifkan EFIN (electronic filing identification number) yang dapat diurus di kantor pelayanan pajak.

Sebelumnya, Direktur Peraturan Perpajakan I DJP Kemenkeu Hestu Yoga Saksama mengatakan keterlambatan pelaporan SPT akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp100 ribu sampai Rp1 juta.

Berita Populer  Insentif PPnBM Mobil Baru Diperluas, Ini Rinciannya Diskon Pajaknya

Biaya denda telat lapor SPT Tahunan sebesar Rp100 ribu berlaku bagi wajib pajak pribadi. Sementara denda Rp1 juta untuk wajib pajak badan.

“Aturan denda masih sama,” ujar Yoga kepada CNNIndonesia.com.

Kendati begitu, Yoga mengatakan biaya denda ini masih bisa bertambah bila wajib pajak yang seharusnya membayar denda terlambat menyetor uang denda. Penambahan biaya denda mengikuti tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia (BI).

Berita Populer  Ditjen Pajak Putuskan Sisa Dana Abadi Tak Kena PPh

“Untuk terlambat bayar, sanksi per bulannya adalah sesuai suku bunga acuan yang ditetapkan ditambah uplift 5 persen, dibagi 12 bulan. Paling lama untuk 24 bulan,” katanya.

Ketentuan ini berubah dari sebelumnya sebesar 2 persen per bulan. Aturan baru ini mengikuti ketentuan di Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

“Itu sudah berlaku sejak berlakunya UU Cipta Kerja 2 November 2020 kemarin, tapi akan kita perjelas dalam PP dan PMK turunan UU Cipta Kerja,” tuturnya.

[Gambas:Video NKRIKU]

(hrf/agt)

Berita Terbaru