4 Fakta Perpres Jokowi soal Tunjangan Pejabat Fungsional ASN

NKRIKU, Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah meneken empat Peraturan Presiden (Perpres) yang sudah mulai berlaku sejak Kamis pekan lalu, 7 Januari 2021. Keempat beleid mengatur tunjangan jabatan pejabat fungsional pemerintahan atau Aparatur Sipil Negara (ASN), dari yang terendah Rp 360 ribu hingga tertinggi Rp 2 juta per bulan.

Berita Populer  Pesan Jokowi: Jangan Pakai Dana Bantuan Corona untuk Beli HP

Tempo merangkum sejumlah ketentuan di dalam keempat beleid ini, berikut di antaranya:

1. Tunjangan untuk Empat Jabatan Fungsional

Keempat beleid ini masih-masing mengatur tunjangan untuk empat jenis pejabat fungsional. Pertama, pembina teknis perbendaharaan negara. Kedua, analis pengelolaan keuangan APBN.

Berita Populer  Jokowi Kaji Penggabungan BUMN Penerbangan dan Pariwisata, Ini Sebabnya

Ketiga, analis perbendaharaan negara ahli. Keempat, pranata keuangan APBN. Nantinya, masih-masing pejabat fungsional ini akan diberikan tunjangan sesuai dengan level jabatannya.

2. Tunjangan Diberikan per Bulan

Semua tunjangan yang diatur dalam keempat beleid ini diberikan setiap bulan. Sumbernya yaitu dari APBN.

Berita Populer  Tantangan Said Didu Terhadap Jokowi Lulusan UGM Menuai Reaksi

3. Pemberian Tunjangan Bisa Dihentikan

Dalam semua beleid, ada klausul dalam pasal 5 yang mengatur soal penghentian pemberian tunjangan. Ini terjadi kalau pejabat yang bersangkutan diangkat dalam jabatan struktural, jabatan fungsional lain, atau hal-hal lainnya.

Berita Terbaru