oleh

5 Poin Surat Balasan Pertamina Makassar ke Bupati Terkait Ketersedian BBM di Selayar

Selayar, nkriku.com – Surat Bupati Kepulauan selayar Muh. Basli Ali atas permohonan dukungan menjamin ketersediaan di desa polosok dan wilayah kepulauan, 19 Desember lalu ditanggapi PT. Pertamina Region VII Makassar.

Surat Bupati Kepulauan Selayar bernomor 500/243/XII/2018 tersebut ditanggapi oleh Pjs. GM Marketing Operataor Region VII bahwa penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) diatur oleh Peraturan Persiden Nomor 191 Tahun 2014.

Kelima poin balasan isi surat menyatakan,

1. Pertamina menjamin ketersedian BBM ke lembaga penyalur resmi di Kabupaten Kepulauan Selayar.

2. Pengaturan pelayanan BBM disektor non kendaraan seperti usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian dan pelayanan umum di lembaga penyalur Pertamina diatur dalam Peraturan Persiden Nomor 191 Tahun 2014.

3. Rekomendasi yang digunakan sesuai dengan peraturan BPH Migas No 5 Tahun 2012 tentang pedoman penerbitan surat rekomendasi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk pembeliaan BBM tertentu.

4. Selanjutnya Untuk menjamin ketersediaan dan kemudahan akses masyarakat akan kebetuhan BBM, pihak Pertamina bermohon untuk bantuan Pemerintah Daerah untuk menerbitkan surat rekomendasi sesuai aturan Peraturan Presiden dan Peraturan Migas sebagai dasar penyaluran pihak Pertamina.

Poin kelima, Pjs. GM Marketing Operator Region VII Makassar, Ketut Permadi AryaKuumara menyatakan bahwa Pertamina tidak mempunyai kewenagan terkait tata niaga BBM diluar Lembaga Penyalur Pertamina karena merupakan kewenagan regulator hilir minyak dan gas bumi atau BPH Migas. (**)

Muh Jufri

Loading...

Baca Juga: