Ahli Hukum Pidana: Mengganti Pancasila dengan Ekasila atau Trisila adalah Pidana Makar

Dugaan terjadinya tindak pidana yang
dilakukan oleh Partai pengusul RUU penulis rumuskan sebagai berikut: Pasal 107a
jo Pasal 107e huruf a Undang-Undang Keamanan Negara jo Pasal 40 ayat 5
Undang-Undang Partai Politik dan/atau Pasal 107d Undang-Undang Keamanan Negara
dan/atau Pasal 107e huruf b Undang-Undang Keamanan Negara dan/atau Pasal 156a
huruf a KUHP dan/atau Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana jo
Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Dengan demikian, susunan dugaan tindak pidana
bersifat kumulatif dan/atau alternatif. Lebih lanjut dijelaskan secara singkat
sebagai berikut.

1. Pasal 107a jo Pasal 107e huruf a UU Kemanan Negara Jo
Pasal 40 ayat 5 UU Partai Politik. Pasal 107a UU Keamanan Negara menunjuk pada
perbuatan menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme
dalam segala bentuk dan perwujudannya. Tindakan ini diketahui dari adanya
rumusan RUU HIP yang mengandung ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme. Dapat
dilihat dengan adanya penyebutan “sendi pokok Pancasila adalah Keadilan Sosial”
(Pasal 6 ayat 1 RUU HIP). 

Keberadaannya terhubung dengan Pasal 7 RUU HIP yang
menyebutkan bahwa ciri pokok Pancasila berupa trisila, yaitu:
sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan.
Trisila sebagaimana dimaksud terkristalisasi dalam ekasila, yaitu
gotong-royong. Perihal gotong-royong dapat mengandung makna penyatuan
Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme yang kemudian dikenal dengan Nasionalis,
Agama dan Komunis (NASAKOM). Pasal ini tidak menyebutkan adanya suatu maksud
untuk mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar Negara. 

Dengan demikian,
delik dianggap selesai sepanjang telah terpenuhinya semaua unsur yang
disebutkan. Pasal 107e huruf a UU Kemanan Negara menunjuk pada perbuatan
mendirikan organisasi (in casu Partai Politik) yang diketahui atau patut diduga
menganut ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme atas dalam segala bentuk dan
perwujudannya. Hal ini dapat diketahui dari AD/ART Partai Politik, apakah ada
mengandung paham/ajaran yang menyimpang dari Pancasila. Penyimpangan tersebut
diketahui atau patut diduga menganut ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.
Selanjutnya, Pasal 40 ayat 5 UU Partai Politik menunjuk pada keberadaan Partai
Politik yang menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham
komunisme/Marxisme-Leninisme. 

Dengan demikian, Pasal 40 ayat 5 UU Partai
Politik terkait dengan Pasal 107e huruf a dan Pasal 107a UU Kemanan Negara sebagaimana
disebutkan sebelumnya. Ketiga pasal tersebut tergolong delik formil, yakni
perbuatan yang tidak mempersyaratkan/membutuhkan adanya suatu akibat tertentu.

2. Pasal 107d UU Keamanan Negara. Pasal ini merupakan delik
pemberat atau delik spesialis dari Pasal 107a. Pada Pasal 107a terhadap
perbuatan menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme
tidaklah dimaksudkan untuk mengubah atau mengganti Pancasila. Pelaku hanya
melakukan menyebarkan atau mengembangkannya. 

Tidak demikian halnya dengan Pasal
107d, pelaku menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme
”dengan maksud” mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar Negara. Sama
halnya dengan Pasal 107a pembentuk undang-undang menambahkan frasa ”dan atau
melalui media apapun” mengandung pengertian yang luas. Menurut penulis termasuk
dalam kaitan perumusan rancangan undang-undang (in casu RUU HIP). 

Sepanjang
dilakukan dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar Negara,
maka Partai pengusul RUU HIP dapat dijerat dengan Pasal 107d. Pada tindakan
mengubah atau mengganti Pancasila, maka kesengajaan sebagai maksud memang
diarahkan guna mencapai tujuan yang dikehendaki. Perubahan dimaksud antara lain
yang paling prinsip adalah perihal Ketuhanan Yang Maha Esa dan Keadilan Sosial.
Keadilan Sosial disebutkan dalam RUU HIP sebagai sendi pokok Pancasila (Pasal 6
ayat 1 RUU HIP). 

Dengan demikian, posisinya menggantikan sila pertama Ketuhanan
Yang Maha Esa. Tegasnya terjadi perubahan posisi (mutasi) sila. Hal ini secara
tidak langsung juga mengamandemen Pasal 29 ayat 1 UUD NRI 1945, “Negara
berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”, tergantikan dengan “Negara berdasar
atas Keadilan Sosial”. Dalam kaitan ancaman dan bahaya ajaran
Komunisme/Marxisme-Leninisme, maka terjadinya perubahan demikian memberikan
peluang masuknya konsep Keadilan Sosial versi Sosialisme-Komunisme.

 Kemudian
perihal ketuhanan yang berkebudayaan dalam RUU-HIP (Pasal 7 ayat 2 RUU HIP)
melekat erat dengan sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi yang kemudian
terkristalisasi dalam ekasila, yaitu gotong-royong. Walaupun pemahaman ini
diambil dari pidato Bung Karno saat sidang di BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, namun
itu tidak menjadi keputusan BPUPKI. Oleh karenanya, penggunaan istilah
ketuhanan yang berkebudayaan adalah sama dengan merubah atau mengganti
Pancasila (in casu Ketuhanan Yang Maha Esa). Pasal 107d juga tergolong delik
formil.

3. Pasal 107e huruf b UU Keamanan Negara menunjuk pada
perbuatan mengadakan hubungan dengan atau memberikan bantuan kepada organisasi,
baik di dalam maupun di luar negeri, yang diketahuinya berasaskan ajaran
Komunisme/Marxisme-Leninisme atau dalam segala, bentuk dan perwujudannya dengan
maksud mengubah dasar negara atau menggulingkan Pemerintah yang sah. Sepanjang
Partai Politik melakukan perbuatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 107e
huruf b, maka delik telah selesai. Delik ini tidak memerlukan adanya suatu
akibat atas hubungan dengan organisasi di luar negeri, yang diketahuinya
berasaskan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme. Dengan demikian tidak perlu
menunggu terjadinya perubahan atas Pancasila sebagai dasar negara (delik
formil).

4. Pasal 156a huruf a KUHP menunjuk pada rumusan RUU HIP
yang mengandung sifat penodaan suatu agama. Penodaan terhadap suatu agama yang
dianut di Indonesia adalah melakukan perbuatan yang oleh umat penganut agama
yang bersangkutan dinilai sebagai menodai agama tersebut. Penodaan disini
mengadung sifat penghinaan, melecehkan atau meremehkan dari suatu agama (in
casu Islam). Perbuatan konkrit dalam RUU HIP adalah mengganti kedudukan sila
Ketuhanan Yang Maha Esa dengan sila Keadilan Sosial. Sebagaimana bunyi Pasal 6
ayat 1 RUU HIP yang menyatakan sendi pokok Pancasila adalah keadilan sosial.
Oleh karenanya, menempatkan sila Keadilan Sosial pada posisi sila pertama dan
menempatkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa pada posisi yang paling bawah (sila
kelima). Dengan demikian, sila Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi melingkupi,
mendasari dan menjiwai sila-sila lainnya.

 Kemudian, Ketuhanan Yang Maha Esa digantikan
dengan ketuhanan yang berkebudayaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat 2
RUU HIP. Rumusan demikian termasuk penodaan terhadap agama dalam hal ini
terhadap Allah SWT. Selain itu, agama tidak termasuk dalam pembangunan
nasional. Agama hanya menjadi sub-bidang dari pembangunan nasional disandingkan
bersama rohani dan kebudayaan (Pasal 23 huruf a RUU HIP). Pembinaan agama
sebagai pembentuk mental dan karakter bangsa dengan menjamin syarat-syarat
spiritual dan material untuk kepentingan kepribadian dan kebudayaan nasional
Indonesia dan menolak pengaruh buruk kebudayaan asing (Pasal 23 huruf a RUU
HIP). Rumusan demikian terkait dengan paham ketuhanan yang berkebudayaan. Agama
hanya menjadi alat pembentukan mental dan kebudayaan. 

Kedudukan agama semakin
termarginalisasi, hanya untuk mental dan kebudayaan. Pasal 1 angka 10 RUU HIP
menyebutkan, “tata Masyarakat Pancasila yang berketuhanan”, tanpa sebutan,
“Yang Maha Esa”. Tata Masyarakat Pancasila bertujuan membentuk Manusia
Pancasila (Pasal 12 ayat 1 RU HIP). Ciri Manusia Pancasila disebut, “beriman
dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya
masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.” (Pasal 12 ayat
3 huruf a RUU HIP). Frasa “menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab”
telah mengalahkan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Agama Islam akan
semakin termarginalkan, harus berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab.
Pasal 156a huruf a KUHP juga termasuk delik formil.

5. Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana
menunjuk pada adanya suatu perbuatan menyiarkan berita atau pemberitahuan
bohong. Berita atau pemberitahuan bohong ini terkait dengan keberadaan Keadilan
Sosial yang disebutkan dalam RUU HIP sebagai sendi pokok Pancasila. Padahal
yang menjadi sendi pokok adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal ini memang
termasuk delik materil yang mempersyaratkan harus adanya keonaran di kalangan
masyarakat. 

Faktanya, pengusulan RUU HIP sebagai hak inisiatif telah
menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat secara meluas. Berbagai Ormas besar
seperti MUI Pusat dengan MUI Daerah, PB NU, PP Muhammadiyah dan lain-lainnya
telah menyatakan sikap penolakan dan meminta dihentikannya pembahasan RUU a
quo. Kesemuanya itu menunjukkan fakta terjadinya kegaduhan/kegemparan yang
demikian sangat. 

Hal ini dibuktikan dengan berbagai aksi demontrasi yang
demikian meluas di berbagai wilayah dalam rentang waktu yang cukup lama. Pasal
14 ayat 1 Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana menentukan perbuatan “dengan
sengaja”. Hal ini bermakna terjadinya keonaran melingkupi tiga corak (gradasi)
kesengajaan yakni “dengan maksud”, “sadar kepastian” atau “sadar kemungkinan”.
Ketiga corak kesengajaan tersebut bersifat alternatif. 

Pada suatu kondisi,
timbulnya akibat berupa keonaran walaupun tidak dikehendaki, namun menurut
doktrin harus dipertanggungjawabkan secara hukum pidana. Tidak dikehendakinya
akibat yang berujung pertanggungjawaban pidana menunjuk pada corak kesengajaan
sadar kepastian atau sadar kemungkinan. Perihal dengan sengaja ini juga berlaku
pada Pasal 156a huruf a KUHP.

Kesemua rumusan tindak pidana tersebut di atas berhubungan
dengan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP (delik penyertaan). Pada delik penyertaan,
antara satu peserta dengan peserta yang lainnya adalah satu kesatuan. Terdapat
dua bentuk kesengajaan dalam penyertaan. Pertama, elemen melawan hukum
subjektif yakni sikap batin diantara para pelaku. Kesengajaan untuk mengadakan
kerjasama dalam rangka mewujudkan suatu delik. Kedua, elemen melawan hukum
objektif. Adanya kerjasama yang nyata dalam mewujudkan delik. Delik penyertaan
ini bukanlah perluasan perbuatan pidana namun perluasan pertangungjawaban
pidana. Oleh karena itu, kesemua pihak yang terlibat dalam pengusulan RUU HIP
harus bertanggungjawab.

Terakhir disampaikan, walaupun RUU HIP telah
dihentikan/dibatalkan dari Prolegnas, namun hal tersebut tidaklah menghilangkan
pertanggungjawaban pidana terhadap pihak-pihak terkait, terutama Partai
pengusul dan aktor intelektualnya. Demikian pendapat hukum ini disampaikan semoga
bermanfaat.

Jakarta, 1 Juli 2020.

(Visited 1,836 times, 1 visits today)
Ikuti @nkriku3 Ikuti @media_nkriku

Berita Terbaru