oleh

Akibat Tidak Melaporkan LADK, KPU RI Coret 11 Partai Peserta Pemilu 2019

NKRIKU.COM — Berdasarkan akibat tidak melaporkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) di tingkat provinsi dan kabupaten kota hingga batas waktu yang di tentukan yaitu pada 10 Maret 2019 atau 14 hari sebelum memasuki masa kampanye, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) mencoret 11 partai politik (parpol) dari kepesertaan Pemilu 2019.

“Dari hasil verifikasi laporan KPU provinsi dan kabupaten kota diputuskan melalui Rapat pleno sebagaimana ketentuan pasal 334 ayat 2, KPU membatalkan sebelas (11) partai politik dari peserta pemilu dan Ada 5 parpol yang LADK nya dinyatakan lengkap mulai dari tingkat pusat, provinsi dan kab/kota,” ujar Ketua KPU RI Arief Budiman di Media Center KPU, Jakarta, Kamis (21/3/2019).

Baca juga  Bawaslu Minta KPU Luwu Pastikan Hak Pilih Warga Terlayani

Komisioner KPU RI, Arief Rahman menjelaskan sanksinya diatur Pasal 338 ayat (1) UU 7 Tahun 2017 serta Pasal 71 ayat (2) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 24 Tahun 2018. Sedangkan kewajiban melaporkan LADK oleh peserta pemilu dan batas akhir diatur dalam Pasal 334 ayat (2) Undang-undang (UU) 7 Tahun 2017.

Baca juga  Bawaslu Selayar Akan Rekrut 448 Pengawas TPS

Selanjutnya, Anggota KPU RI Hasyim Asy’ari, menyebutkan ke 11 parpol yang tidak menyerahkan LADK ditingkat kabupaten kota adalah PKB ada 6 kabupaten, 3 kota di 6 provinsi, Partai Berkarya ada 27 kabupaten, 1 kota di 11 provinsi, PKS 8 kabupaten 1 kota 6 provinsi, Perindo 2 kab, 2 kota di 4 provinsi, PPP 19 kab, 1 kota di 9 provinsi, PSI 43 kab, 6 kota di 19 provinsi, PAN 5 kab, 2 kota di 2 provinsi, Hanura 7 kab, 1 kota di 6 provinsi, PBB 57 kab, 1 kota 18 provinsi, PKPI 90 kab, 16 kota di 24 provinsi, Partai Garuda 110 kab, 20 kota di 26 provinsi” jelas Hasyim.

Baca juga  Bawaslu: 26 Pengawas Pemilu Meninggal Dunia

Ia menambahkan bahwa sanksi ini sifatnya kepesertaan partai politik untuk ikut dalam pemilu didaerah yang bersangkutan bukan pembatalan kepengurusannya.

“Bisa mengirimkan saksi di TPS untuk pemilu DPR, Suara Masuk Tetap Dihitung, Penetapannya Dianggap Tidak Ada” lanjut Hasyim. (#*#)

Loading...

Baca Juga: