Aktivis PGMPR: Tidak ada Kebijakan Lain THM Barcode Harus Tutup

bergabung di nkriku.com

MAKASSAR.NKRIku.Com– Kota Makassar adalah salah satu kota terpesat di kawasan Indonesia Timur sebagai penopang memajukkan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal demikian tentu tidak terlepas dari hasil pemasukan dari dana Pendapatan Asli Daerah (PAD), tak bisa dipungkiri yang paling sangat berpengaruh adalah dari hasil Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.


Dukung kami dengan ngelike fanspage Add Friend

Namun sangat di sayangkan ketika untuk mewujudkan pembagunan daerah dari hasil pendapatan dinas pariwisata, malah banyak Temoat Hiburan Malam (THM) yang seakan-akan tak mengindahkan bahkan tidak menaati lagi kebijakan yang di keluarkan oleh Penerintan Kota Makassar (Pemkot) Makakssar.

Seperti di alami salah satu THM Barcode yang sangat di specialkan oleh Pemkot Makassar, pasalnya THM ini yang di kelolah langsung di bawah naungan oleh PT. Tri Karya Makmur Mandiri sejak tahun 2015 telah melanggar UU perwali NO 5 tahun 2011 dimana pasal 33 bab 8 ayat 1.
izin pendiriannya THM maupun tempat bernyanyi maksimal radius 200 meter dari tempat ibadah maupun instansi pendidikan. Namun THM Barcode ini hanya berjarak 10 meter dari SMPN 12 makassar dan SMA 6 maupun kantor Komando Rayon Militer (Koramil) 1408/ Kecamatan Ujung Pandang Makassar.

Kejadian itu pun mendapat sorotan langsung dari andi iponk selaku ketua Persatuan Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat (PGMPR) sekaligus Mahasiswa Universitas Vetran Republik Indonesia (UVRI) Makassar mengatakan bahwa apa yang di selaku THM Barkode, sangat menyesalkan ketika masih ada THM yang tidak lagi menaati perwali kota makassar, ” dimana yang saya ketahui bahwa THM barcode resmi di tutup dan di berhentikan dari operasionalnya, sesuai dengan jauh sebelum hari intruksi dari Iman Hud sebagai kepala satpol pp kepada anggotanya untuk menutup bahkan menyegel THM Barcode. Tapi sangat di sesalkan saat saya melintas pada waktu dini hari, THM barcode ini masih ber operasi sampai jam 04 Am bahkan melewati batas jam operasional yang tetapkan dinas pariwisata,” cetusnya kepada media.

Tambahnya,” sehingga dengan atas landasan apa pemkot Makassar seakan-akan bungkam dan menutup mata dan membiarkan barcode masih beroperasi.
Bukanya demi untuk mewujudkan ketertiban dan kenyamanan masyarakat dengan hadirnya barcode ini di sekitaran lingkup dunia pendidikan tentu sangat berpengaruh terhadap pysico adek-adek di bangku sekolah,” ungkap Andi Iponk.

Dengan demikian salah satu bentuk peran dan fungsi di bentuknya PGMPR sebagai wadah generasi muda untuk selalu menjadi garda terdepan atas kepentingan masyarakat terkait kasus penyimpangan ini,” kami dari lembaga PGMR sudah melontarkan surat isomasi kepada pimpinan THM barcode untuk segera mengambil suatu sikap dan tindakan yang real, namun sampai sekarang belum ada konfirmasi kepada lembaga saya. Dan bisa saja ketika surat isomasi dari PGMPR tidak di pedulikan, selama 2 × 24 jam. Maka kami PGMR akan melakukan menurut yang benar dan salah satu yaitu aksi demonstran sampai penutupan langsung Barcode,” Ungkapnya dengan tensi nada keras saat di temui wartawan.(TIM)

 

bergabung di nkriku.com bergabung di nkriku.com