oleh

Andi Dewantara Tepis Tudingan Kuasa Hukum Arifin Dg Marola Bahwa KPU Tidak Netral

Selayar, nkriku.com – Kuasa hukum pelapor Caleg DPRD Dapil Selayar 2, Arifin Dg Marola menuding KPU Kepulauan Selayar tidak netral dalam menghadapi perkara dugaan pelanggaran administrasi yang bergulir di Bawaslu.

Kuasa Hukum para KPPS terlapor pada persidangan sebelumnya menghadirkan saksi yang merupakan kader partai Golkar yakni Ketua Bappilu partai GOLKAR dan juga sebagai wakil ketua partai golkar Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu Bahtiar Effendi SH.

Dalam hal ini, Akhmad Rianto, SH., kuasa hukum Aripin Dg Marola melontarkan tudingan di salah satu media online menyatakan bahwa sebagai penyelenggara pemilu seharusnya tidak memihak dan netral dalam pelaksanaan pemilu.

Ia juga menyatakan bahwa dalam persidangan tersebut tidak menghadirkan satupun anggota KPPS yang bermasalah, malah menghadirkan saksi kader partai, kata Akhmad Rianto, SH Kuasa hukum pelapor sebagaimana disampaikan disalah satu media online.

Baca juga  Polda dan Bawaslu Sulsel Janji Kawal Kasus Money Politik Yang Terjadi di Dapil Selayar 4

Menjawab tudingan tersebut Anggota KPU Kepulauan Selayar, Andi Dewantara di sela sela waktunya dalam rekap hasil pemilu tingkat provinsi Sulsel, menepis tudingan tersebut, Jumat 10/05/19.

Andi Dewantara menegaskan KPU Kepulauan Selayar tidak pernah mengikat kontrak dengan pengacara dalam perkara pelanggaran Administrasi pemilu tersebut.

Adapun pengacara yang terlibat dalam persidangan adalah kuasa Hukum para KPPS terlapor yang dikontrak secara personal dan itu sah sah saja.

“Setiap orang punya hak untuk didampingi oleh lawyer atau pengacara,” ujarnya.

“Meskipun pak Saenuddin, SH pengacara para KPPS adalah Caleg PAN dari Dapil 1 tetapi sebagai pengacara tentu memiliki etika kepengacaraan apalagi saya tidak melihat adanya konflik interest antar Golkar dan PAN di Dapil 2 dalam kasus tersebut. Pelaksanaan profesi kepengacaraannya juga dilindungi oleh undang undang kepengacaraan,” tegas Andi Dewantara.

Baca juga  Bawaslu Selayar Buka Kegiatan Penanganan Temuan dan Pelanggaran Pemilu 2019

Andi Dewantara juga menampik tudingan persoalan terburu buru melakukan rekap hasil pemilu tingkat Kabupaten.

“Persoalan pelaksanaan rekap tingkat kabupaten itu sudah sesuai tahapan dalam PKPU no 10 tahun 2019, apalagi seluruh PPK telah merampungkan rekap hasil pemilu tingkat kecamatan. Jadi tidak ada alasan bagi KPU Kepulauan Selayar untuk menunda rekap hasil pemilu di tingkat Kabupaten. Bahkan selayar berada pada urutan ke 8 pelaksanaan rekap hasil pemilu tingkat Kabupaten se-Sulsel. Justru penundaan akan menimbulkan persepsi lain terhadap KPU,” paparnya.

Kehadiran ketua Bappilu Golkar dalam persidangan juga sempat jadi sorotan oleh kuasa hukum Arifin Dg Marola.

Baca juga  Caleg Petahana PKS Dapil 4 Selayar Berinisial AS Dikabarkan Batal Duduki Kursi DPRD

“Bahwa kehadiran ketua Bappilu partai golkar dalam persidangan bukan dalam kapasitas untuk membela terlapor tetapi untuk memberikan keterangan terkait kedudukan saksi partai golkar yang ditugaskan di TPS adalah benar saksi partai golkar bukan saksi dari caleg manapun,” kata Dewantara.

Andi Dewantara pertegas bahwa KPU Selayar akan menghadirkan keterbukaan dan keadilan terhadap seluruh peserta pemilu dalam setiap tahapan pelaksanaan Pemilu. Andi Dewantara juga menaruh harapannya, bahwa proses yang sementara bergulir di Bawaslu Selayar tersebut dapat berjalan dengan baik, sesuai mekanisme dan prosedural yang diatur dalam Undang-undang.

“Insya Allah KPU Selayar akan terbuka kepada publik sebagai perwujudan asas transparansi dalam proses hukum ini”, kunci Dewantara. (R)

Loading...

Baca Juga: