Anggaran PUPR Terbesar, Jokowi: Harus Bisa Berikan Dampak Signifikan

NKRIKU Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, lelang/seleksi dini yang dilakukan Kementerian PUPR sangat penting dalam rangka menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia. Sebab, dengan alokasi anggaran terbesar diharapkan bisa memberikan dampak yang signifikan.

“Saya sangat mengapresiasi lelang dini yang dilakukan Kementerian PUPR. Pada APBN 2021, Kementerian PUPR mendapatkan porsi anggaran yang sangat besar senilai Rp149,8 triliun. Saya ingin mengingatkan seluruh jajaran di Kementerian PUPR agar anggaran yang besar ini harus memiliki dampak yang signifikan, memberikan daya ungkit bagi ekonomi kita, membuat sektor konstruksi nasional bergeliat kembali,” kata Presiden dalam kata sambutan acara Penandatanganan Kontrak Tender/Seleksi Dini Kementerian PUPR TA 2021 di Istana Kepresidenan, Bogor, Jumat (15/1/2021).

Dikatakan Presiden Jokowi, bergeraknya kembali sektor konstruksi, bukan saja memberikan kesempatan kerja bagi para pekerja konstruksi, tetapi juga akan menggerakkan rantai pasok sektor konstruksi. “Tentunya akan memberikan multiplier effect yang luas bagi industri yang terkait konstruksi, seperti industri baja, besi, semen, alat berat, dan juga sektor informal seperti pedagang makanan minuman, kost-kostan dan lainnya,” tutur Presiden.

baca juga:

Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengajak semua jajaran Kementerian PUPR di tahun 2021 untuk bekerja lebih cepat lagi, mengingat masih dalam kondisi krisis akibat pandemi COVID-19. Pada 2020, katanya, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi yang cukup dalam, yakni sempat turun -5,3 persen pada kuartal II-2020 dan membaik menjadi -3,49 persen di kuartal III-2020.

“Dan kita berharap di kuartal IV-2020 dan kuartal I-2021 pertumbuhan ekonomi kita mengalami reborn (pemulihan kembali). Untuk itu semangatnya harus berbeda harus extraordinary. Dengan bekerja lebih cepat, maka dapat memberikan daya ungkit pertumbuhan ekonomi,” pesan Presiden Jokowi.

Meskipun harus dilakukan percepatan, Presiden mengingatkan tidak berarti prosesnya mengabaikan tata kelola, dan harus transparan sesuai aturan dan menjaga hasil kerja agar memiliki dampak yang signifikan pada pemulihan ekonomi Indonesia. “Kecepatan kita mengeksekusi pekerjaan terutama program yang padat karya sangat dinantikan dan membantu meringankan beban masyarakat terutama menyediakan lapangan pekerjaan,” ujar Presiden.

Dalam kesempatan sama, Menteri Basuki menyatakan, untuk tahap selanjutnya, hingga akhir Februari 2021 sebanyak 1.984 paket senilai Rp24 triliun akan diselesaikan dan ditandatangani kontraknya. “Dan sisanya akan kami selesaikan selambat-lambatnya April 2021. Dengan percepatan lelang paket-paket pekerjaan, kami perkirakan penyerapan anggaran hingga akhir Januari 2021 akan mencapai Rp14,8 triliun atau sebesar 9,9 persen,” kata Menteri Basuki.

Menteri Basuki berpesan kepada para kontraktor selaku penyedia jasa untuk dapat bekerja sama dengan baik sebagai satu tim dengan Kementerian PUPR dengan menjalankan peran masing-masing sebaik-baiknya. “Pesan saya bagi penyedia jasa untuk governance yang baik harus menjalankan 4 big no, no bribery (tidak korupsi), no gift (tidak suap), no kick back (komitmen), no luxurious lifestyle (sederhana). Perhatikan kualitas oleh penyedia jasa, serta konsultan perencana dan supervisi memiliki peran kunci pengawasan kualitas,” tegasnya.

Sebagai informasi, Kementerian PUPR telah memulai pelelangan dini untuk percepatan realisasi pelaksanaan kegiatan infrastruktur Tahun Anggaran 2021 sejak Oktober 2020 sebanyak 3.175 paket senilai Rp38,6 triliun. Hingga 15 Januari 2021, tercatat sebanyak 1.191 paket senilai Rp14,6 triliun telah selesai dilakukan tender dini.

Berita Terbaru