Arief Poyuono: Kartu Prakerja Harusnya Dikelola Manajemen Tersendiri

Demikian saran yang dikemukakan Waketum DPP Gerindra Arief Poyuono.  

Ia mengatakan, Presiden Jokowi bisa mendelegasikannya kepada Kementerian Koordinator Perekonomian agar kinerja dari program Kartu Prakerja bisa terukur dan sampai pada masyarakat angkatan kerja baru dan buruh yang di-PHK.

“Sebab, program pemerintah dalam menyiapkan SDM untuk masuk dunia usaha dan kerja itu sifatnya lintas lembaga, departemen dan institute serta badan usaha milik negara,” ujar Arief Poyuono kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (29/4).

Arief menilai, tidak tepat jika Kementerian Tenaga Kerja yang menangani program Kartu Prakerja. Alasannya, peserta program Kartu Prakerja tidak melulu akan dibentuk menjadi pekerja formal, tapi juga wiraswatawan yang mandiri

Misalnya peserta dari desa mendapatkan pelatihan usahawan digital online marketing atau usaha startup unicorn. Nanti, mereka bisa menjadi usahawan online untuk memasarkan produk produk dari pedesaan ke seluruh Indonesia melalui online shopping.

“Misalnya, mereka berjualan bahan jamu asli Indonesia seperti temulawak, jahe, kayu secang, kencur mebel, makanan kampung dan lainnya secara online,” ujar dia.

Sementara Kemenaker dapat membantu menyuplai data-data ketenagakerjaan, Seperti data terkait jumlah angkatan kerja baru, data perusahaan yang melakukan PHK atau perusahaan yang membutuhkan.

Terkait dana yang disediakan Rp600 ribu setiap bulan bagi peserta program ini, Arief menyarakankan pencairannya sebaiknya melalui bank-bank pemerintah. “Arahkan aja ke bank BRI, Mandiri, BNI dan BTN agar bisa langsung disalurkan ke peserta by name, by addres, Peserta diwajibkan membuka rekening di bank BUMN itu sehingga mudah untuk diaudit,” tambah dia.

Arief juga menanggapi soal dana Rp5,6 triliun yang digunakan untuk membayar biaya pelatihan yang dipersoalkan sejumlah kalangan, dengan alasan rawan diselewengkan.

“Gampang kok. Tinggal ditayangkan saja penggunaan dana tersebut oleh management program Kartu Pekerja pada websitenya. Silahkan diaudit BPK serta auditor dari kantor swasta,” ujar dia.

Arief Poyuono meminta para elit parpol dan tokoh masyarakat yang terburu-buru memberi stigma negatif pada program tersebut.

“Kan ada hukum. Kalau ada penyelewengan, ada aparat hukum nanti yang menindak.. Begitu aja kok pada ribut,” ujar dia.

Arief menambahkan, masyarakat sudah lama menanti-nantikan program prakerja yan merupakan janji kampanye Presiden Jokowi pada Pilpres lalu. Masyarakat berharap program itu segera terealisasi.

“Mari kita dukung Kartu Prakerja agar cepat terealisasi. Jangan adu debat dan curiga terus bawaannya dengan programnya Kangmas Joko Widodo,” tandas Arief Poyuono.

Sumber: rmol

Berita Terbaru