Aturan Pelaksana UU Cipta Kerja Perpajakan Diminta Tak Diskriminatif

NKRIKU Aturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Kemudahan Berusaha Bidang Perpajakan disarankan tidak bersifat diskriminatif bagi semua pihak termasuk para pelaku usaha di sektor UMKM hingga WNI yang tinggal di luar negeri.

Wakil Ketua Umum IKPI Ruston Tambunan, Minggu menyampaikan, perlunya dimasukkan dalam PMK mengenai penerapan “tie breaker rule” mengacu pada P3B (Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda) dengan negara mitra dalam hal terjadi kependudukan ganda, dan penerapannya sebaiknya dapat dilakukan secara self-assessment, tidak menunggu ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

“Perlu diatur secara tegas bahwa apabila seorang WNI telah memenuhi persyaratan untuk dikategorikan statusnya sebagai SPLN, maka perlakuan pemajakan atas penghasilan di Indonesia dipersamakan dengan SPLN WNA sesuai dengan prinsip nondiskriminatif,” kata Ruston Tambunan.

baca juga:

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) juga menyampaikan sejumlah masukan terhadap Rancangan Peraturan Pelaksana (Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan) Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Kemudahan Berusaha Bidang Perpajakan.

Terkait Pasal 111 Undang-Undang Cipta Kerja mengenai Perubahan Beberapa Ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh), pasal 2 ayat (4) huruf c disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan untuk dikategorikan sebagai Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN) akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Terkait pasal 4 ayat (1) huruf d tentang kriteria keahlian tertentu WNA – SPDN yang dikenai PPh hanya atas yang diterima atau diperoleh di Indonesia dan berlaku empat tahun sejak menjadi SPDN, IKPI memberi masukan sebaiknya tenaga ahli tertentu WNA tersebut dibatasi pada keahlian yang nyata-nyata masih dibutuhkan di Indonesia, misalnya di bidang engineering dan IT tertentu.

“Keahlian khusus tersebut hendaknya dibuktikan dengan sertifikasi keahlian dari lembaga yang berwenang di negara asalnya, dan perlu adanya mekanisme kewajiban pelaporan semacam pembuktian bahwa transfer of skill tersebut benar-benar dilakukan dalam kurun waktu empat tahun,” kata Ruston.

Sedangkan mengenal pasal 4 ayat (3) huruf f angka 10 yang mengatur ketentuan tentang dividen dan penghasilan, IKPI mengusulkan sebaiknya dibedakan antara kriteria dan jangka waktu investasi untuk dividen yang diperoleh oleh WP Orang Pribadi dari dalam negeri dengan investasi atas dividen yang berasal dari luar negeri dan penghasilan setelah kena pajak dari BUT (Bentuk Usaha Tetap) di LN.

Selanjutnya untuk pasal 26 ayat (1b) huruf f angka 10 mengenai tarif 20 persen dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan bunga, termasuk diskonto, premium dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, masukan IKPI penurunan tarif PPh Pasal 26 atas bunga sebaiknya dikaitkan dengan jangka waktu pinjaman, serta tidak lebih rendah dari 10 persen merujuk pada berbagai tarif withholding tax atas bunga pada P3B Indonesia dengan negara-negara mitra.

Berita Terbaru