Balada Buruh Tolak UMP DKI, Sebut Anies Biang Kerok

NKRIKU -Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan 6 konfederasi dan 60 federasi serikat pekerja/buruh bakal melaksanakan aksi unjuk rasa. 

Aksi tersebut sebagai wujud penolakan atas upah minimum 2022 yang telah ditetapkan gubernur.

Berikut beberapa informasi seputar penolakan buruh atas upah minimum 2022:

1. Kantor Anies Ikut Digeruduk

Aksi unjuk rasa akan digelar di Istana Negara, Balai Kota DKI Jakarta, dan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Buruh yang akan turun berasal dari Banten, Jawa Barat, dan DKI Jakarta.

“Jadi di Istana Negara, yang kedua di Balai Kota, dan yang ketiga super biang keroknya dari semua masalah ini adalah Kemnaker,” katanya dalam konferensi pers virtual, Senin (22/11/2021).

Aksi tersebut akan melibatkan puluhan ribu buruh dari Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten yang mencakup 6 konfederasi dan 60 federasi serikat pekerja.

“Yang kalau digabungkan dari konfederasi dan 60 federasi serikat pekerja tersebut jumlahnya adalah puluhan ribu buruh,” sebut Said.

2. Sebut Anies Biang Kerok

Said Iqbal menyebut bahwa Anies sebagai biang kerok dalam hal penetapan upah minimum di Jakarta. Anies menetapkan UMP menjadi Rp 4.453.935, naik Rp 37.749.

“Gabungan aksi unjuk rasa nasional di Istana Negara; Balai Kota karena biang keroknya Balai Kota nih, Gubernur DKI biang keroknya, karena kalau Gubernur DKI sudah putuskan susah nanti UMK,” tuturnya.

Dia menjelaskan sebanyak 6 konfederasi dan 60 federasi menolak keras penetapan kenaikan upah minimum provinsi oleh para gubernur termasuk Anies di dalamnya.

“Menyatakan menolak keras nilai kenaikan UMP yang telah ditetapkan oleh para gubernur di seluruh Indonesia, dan menolak keras segera akan ditetapkannya nilai UMK oleh para gubernur yang nilainya, persentase kenaikannya tidak berbeda dengan kenaikan persentase UMP,” jelas Said.

3. Aksi Digelar 29-30 November

Puluhan ribu buruh bakal melaksanakan aksi unjuk rasa pada 29-30 November mendatang. Nantinya konsentrasi aksi unjuk rasa akan dibagi di tiga wilayah yang sudah dia sebutkan di atas. Pihaknya memastikan aksi tersebut mematuhi protokol kesehatan dalam rangka pencegahan virus Corona (COVID-19), dan tetap menjaga ketertiban umum.

“Tentu nanti akan diatur teknis unjuk rasanya mungkin 10 ribu di Istana, 10 ribu di Balai Kota, 10 ribu Kemnaker. Ini nggak main-main, sungguh-sungguh ini, tentu aksi ini harus mempertimbangkan protokol kesehatan, PPKM Level 1 dan juga arahan-arahan dari aparat keamanan agar tidak mengganggu ketertiban,” tambahnya.(detik)

Berita Terbaru