Bappenas: Potensi Sumber EBT NTT Capai 25 GW, Angin hingga Arus Laut

NKRIKU, Jakarta – Merampungkan Kunjungan Kerja Sumba, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memimpin Rapat bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Laiskodat serta para bupati di Kantor Bupati Sumba Barat, Sabtu, 5 Juni 2021.

Rapat membahas pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai bagian dari Major Project Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi yang diharapkan dapat berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan energi, pencapaian target bauran EBT nasional, sekaligus peningkatan rasio elektrifikasi NTT.

Berita Populer  Pekerja Kehilangan Rp360 T Akibat Pengurangan Jam Kerja

“NTT memiliki potensi sumber energi terbarukan seperti matahari, angin, serta arus laut yang besar, hingga 25 gigawatt. Masih terdapat banyak ruang bagi EBT untuk tumbuh secara optimal, tentunya dengan menghadirkan enabling factors lainnya,” kata Suharso dalam keterangan tertulis, Sabtu, 5 juni 2021.

Strategi pengembangan EBT di NTT dilaksanakan dalam tiga tahapan. Untuk jangka pendek, pengembangan EBT dapat dimulai dengan pengganti Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) menjadi PLT EBT selama tiga hingga empat tahun.

Berita Populer  Listrik dari Energi Baru di Uni Eropa Kalahkan Batu Bara

Untuk jangka menengah, kata dia, dapat dilakukan dalam dua tahap, yaitu tahap pertama dengan meningkatkan grid system ke wilayah-wilayah yang potensial secara ekonomi. Kemudian, tahap kedua dengan meningkatkan pemanfaatan energi non-listrik secara masif seperti bio-gas, bio-massa dan bio-solar untuk sektor rumah tangga dan transportasi.

Selain itu, ia mengatakan perlunya dilakukan integrasi transmisi atau grid antar pulau besar di NTT.

Berita Populer  Corona, Bappenas Sebut Kemiskinan Bisa Capai 28,6 Juta Orang

Untuk jangka panjang, Ia mengatakan perlunya dilakukan konsolidasi proyek-proyek EBT di NTT sehingga dapat terintegrasi ke jaringan smart NTT-Jawa dan ekspor EBT ke Nusa Tenggara Barat, Bali, dan Jawa Timur.

Pemerintah akan memastikan pengembangan sumber daya manusia, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta kerangka pendanaan yang tepat untuk mendukung pelaksanaan pengembangan EBT di NTT.

Berita Terbaru