Bawaslu Ingatkan Penyelenggara Pilkada Konsekuensi Jika Langgar Etika Pemilihan

JAKARTA, NKRIKU – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengingatkan kepada penyelenggara Pilkada serentak 2020 di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota soal konsekuensi besar yang akan dihadapi apabila melanggar kode etik penyelenggara yang sudah ditekankan dalam sumpah jabatannya. Salah satu akibatnya yakni hilangnya kepercayaan masyarakat.

Anggota Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo menyampaikan kode etik penyelenggara itu sendiri sifatnya mengikat dan wajib dipatuhi. Jika kode etik ini dilanggar maka akan berkonsekuensi terhadap dua hal.

Berita Populer  Bawaslu Peringatkan Peserta Pilkada Hati-Hati Kampanye di Medsos, Jeratan UU ITE Menanti

Pertama, hal ini bisa berdampak kepada penyelenggara itu sendiri ketika tidak tunduk, tidak patuh terhadap kode etik penyelenggaraan pemilihan.

“Akan bisa dikenakan sanksi. Ini hanya bisa berdampak pada diri sendiri,” kata Ratna dalam sosialisasi etik dalam pencegahan pelanggaran kode etik Pilkada serentak 2020 yang digelar secara virtual, Selasa (27/10/2020).

Akan tetapi, kata dia, ada konsekuensi terbesar yang bisa berdampak pada keseluruhan proses pemilihan. Konsekuensi yang dimaksud adalah hilangannya kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan yang sedang berjalan.

Berita Populer  73 Ribu Pemilih Pilkada 2020 Pernah Dicoret di Pemilu 2019

Menurutnya, ini satu bahaya yang sangat besar dalam proses demokrasi dan proses pergantian kepemimpinan. “Karena dianggap proses ini cacat karena penyelenggaranya saja tidak berintegritas untuk menjaga proses pemilihan,” ujarnya.

Ratna melanjutkan, yang lebih mengkhawatirkannya lagi, hal ini juga akan berdampak pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilihan. Ketika kehilangan terhadap hasil pemilihan, maka dampak yang paling besar yang dikhawatirkan adalah berdampaknya pada akan terganggunya terhadap stabilitas penyelenggaraann pemerintahan yang lahir dari proses pemilihan yang dinilai cacat secara integritas yang dilakukan oleh penyelenggara.

Berita Populer  Dua Hari Masa Kampanye, Bawaslu Catat 18 Pelanggaran Protokol

Dia mengingatkan, nilai-nilai kepatuhan internal dari penyelenggara menjadi salah satu kunci suksesnya atas penyelenggaran pemilihan yang sedang berjalan.

“Bukan karena sekedar takut sanksi, tetapi karena kita tahu bahwa nilai-nilai etik, nilai-nilai hukum itu harus dipatuhi karena kita menjadi institusi yang sangat menentukan sebuah proses demokrasi yang menjadi satu-satunya cara sah secara hukum digunakan untuk melakukan pergantian kepemimpinan,” katanya.

Editor : Muhammad Fida Ul Haq

Share

Share

Berita Terbaru