Bawaslu: KPU Wajib Jalankan Rekomendasi Sanksi Administrasi di Pilkada 2020


JAKARTA, NKRIKU – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memaparkan perbedaan penanganan pelanggaran administrasi Pilkada Serentak 2020 dengan Pemilu 2019. Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, pada Pemilu 2019, penanganan pelanggaran administrasi melalui mekanisme ajudikasi dan melahirkan produk berupa putusan.

Berita Populer  Potensi Kerumunan Pilkada, KPU Butuh Aturan Tegas Pemerintah

Sedangkan untuk pilkada hasilnya berupa rekomendasi kepada KPU atau peserta pemilihan untuk ditindaklanjuti. Meski berbeda, Abhan menegaskan, rekomendasi Bawaslu daerah pada Pilkada 2020 wajib dilaksanakan KPU setempat.

“Beda dengan UU Pemilu 7/2017 yang menjadi dasar pileg dan pilpres, semua produknya adalah putusan, lewat ajudikasi. Tetapi ranah pelanggaran administrasi pilkada ini melalui mekanisme klarifikasi dan kajian yang hasilnya adalah rekomendasi (berdasarkan UU Pilkada 10/2016),” ujarnya.

Berita Terbaru