Bawaslu Tasikmalaya Dalami Laporan Adanya ASN Lakukan Pelanggaran

NKRIKU,  Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat mendalami laporan dari masyarakat tentang adanya aparatur sipil negara (ASN) yang diduga melakukan pelanggaran terkait netralitas dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.

“Ada laporan dari masyarakat terkait netralitas ASN yang sedang kita dalami, masih kita proses,” kata Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Dodi Juanda di Tasikmalaya, Minggu, (29/11/2020).

Ia menuturkan Bawaslu terus meningkatkan pengawasan dalam setiap tahapan pelaksanaan Pilkada Kabupaten Tasikmalaya dan siap menindaklanjuti jika di lapangan ada pelanggaran hukum maupun administrasi.

baca juga:

ASN tingkat kabupaten hingga aparatur desa harus menjaga netralitasnya dan tidak melakukan kegiatan politik praktis dalam kegiatan Pilkada Kabupaten Tasikmalaya.

“ASN jangan membuat keputusan atau kebijakan menjadi tim sukses, kode etik ASN harus netral, jangan memihak,” tegasnya.

Ia menyampaikan, jelang pencoblosan pemilihan bupati dan wakil bupati pada 9 Desember menjadi momentum yang harus ditingkatkan pengawasannya di lapangan.

Dodi menjelaskan potensi pelanggaran jelang pencoblosan, yakni politik uang dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati tertentu.

“Untuk itu kita telah siapkan strategi sosialisasi melalui panwascam terkait tindak pidana politik uang, karena sangat merugikan masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan praktik politik uang merupakan tindak pidana yang secara aturan hukum akan menjerat kedua pihak yakni pemberi maupun penerima uang.

Berita Terbaru