BPK: PEMDA, Segera Lunasi Utang Rp. 1,2 Triliun ke BPJS Kesehatan

BPK Menghimbau PEMDA, Segera Lunasi Utang Rp. 1,2 Triliun BPJS Kesehatan
bergabung di nkriku.com

Batam (NKRIKU.COM) – Harry Azhar Azis, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa beberapa pemerintah daerah (PEMDA) masih belum melakukan pembayaran kewajibannya pada badan penyelenggara jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan total utang sekitar Rp.1.2 Triliun.


Dukung kami dengan ngelike fanspage Add Friend

“Utang PEMDA senilai Rp.1,2 Triliun merupakan hasil audit 2015, dan sampai sekarang masih belum ada laporan lebih lanjut” Ujarnya di Batam, Kepulauan Riau (Kepri) Minggu.

Namun, Harry Azhar Azis telah mengemukakan tidak dapat memberikan informasi secara rinci tentang PEMDA mana saja yang masih menunggak ke BPJS Ketenagakerjaan, karena tak membawa data lengkap pada kunjungannya ke Batam.

Dia mengingatkan supaya PEMDA yang masih memiliki utang bisa segera melunasi kewajibannya pada BPJS Kesehatan.

Selain utang, BPK juga telah mencatat bahwa ada sebanyak 155 daerah yang masih belum bersedia mengikuti sistem BPJS Kesehatan dan masih memakai jaminan kesehatan daerah dan sejumlah mekanisme yang lainnya.

Menurut dia, jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang telah diterapkan pemerintah daerah mempunyai kelemahan, karena tidak bisa berlaku secara nasional.

“Kelemahannya, kalau peserta Jamkesda Kabupaten kota mesti memperoleh pelayanan di Provinsi atau Pusat, maka tidak dapat digunakan” Kata Pria yang pernah menjabat sebagai anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kepri tersebut.

BPK, dikemukakannya, tak hanya melakukan audit laporan keuangan BPJS Kesehatan saja, melainkan juga audit kepesertaan, audit pembiayaan dan audit pelayanan.

Terkait audit pelayanan, dia menilai bahwa BPJS Kesehatan belum dapat memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat.

Harry menyatakan bahwa pihak BPK telah menemukan sejumlah kasus diantaranya pasien yang anggota BPJS Kesehatan sampai terlantar karena tak memperoleh pelayanan sebagaimana mestinya.

Dia pun mengemukakan bahwa dia pernah menerima laporan pasien yang tak memperoleh perawatan di rumah sakit karena alasan kamar penuh.

PAdahal, dia menimpali, saat dirinya menanyakan langsung ke BPJS, ternyata masih tersedia ruangan yang dapat digunakan.

“Jadi, kalau tak ada orang kuat, susah” Katanya.

Terkait audit pembiayaan BPJS Kesehatan, pihak BPK Mensinyalir bahwa ada yang tidak cocok dalam iuran kelas C, sedangkan kelas A sudah ada kecocokan.

“Masalah Iuran, informasinya kelas A, sudah cocok. Yang belum jelas itu kelas bawah” kata Harry Azhar Azis.

bergabung di nkriku.com bergabung di nkriku.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here