Buruh Siap Mogok Tolak UMP 2022, Ridwan Kamil: Ekonomi Belum Membaik 100 Persen

NKRIKU, Bandung – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta kalangan buruh menyikapi kenaikan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2022 dengan mengedepankan dialog. Permintaan ini menyikapi kalangan buruh di sejumlah daerah di Jawa Barat yang mengancam mogok kerja.

Ridwan mengatakan pihaknya menetapkan kenaikan UMP 2022 sebesar 1,72 persen berdasarkan aturan yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Menurutnya, rumus perhitungan sudah jelas dan harus bisa dipahami semua pihak termasuk kalangan buruh.

Baca juga: Bagaimana Tarik Ulur Upah Minimum Antara Pengusaha dan Pekerja

“Situasi ekonomi belum membaik 100 persen,” ujarnya di Gedung Sate, Bandung, Selasa, 23 November 2021.

Berita Populer  Pelanggar Protokol Kesehatan di Jabar Capai 637 Ribu Orang

Dia mengatakan jika ada ketidakpuasan di kalangan buruh, maka aspirasi harus dipilih yang lebih baik. Cara dialog salah satunya.

Dengan dialog, Ridwan menilai ke depan seluruh pihak bisa menemukan rumus yang saling memahami dan menguntungkan terkait pengupahan. Dia juga memastikan tidak adanya kenaikan UMP 2022 di 11 kabupaten/kota juga terkait batasan hitungan dari pemerintah.

“Di hitungan yang baru memberikan batasan, batas atas dan bawah. Kalau setelah dihitung rumusnya melewati batas atas, maka dia sama dengan sebelumnya. Itu yang jadi pegangan kepala daerah di Jawa Barat,” ujarnya.

Berita Populer  RK Jalani Vaksinasi Covid Kedua Bersama Kapolda dan Pangdam

Sebelumnya, Ridwan Kamil menetapkan UMP Jawa Barat 2022 sebesar Rp 1.841.487,31. UMP Jabar 2022 naik Rp 31.135,95 atau 1,72 persen.

UMP 2022 berlaku bagi pekerja dengan masa kerja di bawah 1 tahun. Sementara pekerja di atas satu tahun mendapat gaji lebih tinggi berdasarkan Struktur Skala Upah yang harus ditetapkan didalam Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang hasil negosiasi dan kesepakatan antara pemberi kerja/perusahaan dan pekerja/ Serikat pekerja. PP dan PKB ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari pemerintah.

Sebelumnya, buruh memprotes lantaran angka kenaikan UMP 2022 terlalu rendah. Dalam hitungan mereka, UMP 2022 harusnya naik 10 persen. “ini sangat memalukan di tengah kondisi rakyat yang semakin sulit dan daya beli masyarakat yang semakin rendah. Rakyat dipaksa untuk terus miskin,” kata Presiden Asosiasi Serikat Pekerja atau Aspek Indonesia Mirah Sumirat.

Berita Populer  Empowering! Ridwan Kamil Duel Pingpong Lawan Ibunda yang Berusia 82 Tahun

BISNIS | CAESAR AKBAR

Baca juga: Sebut Kenaikan UMP 2022 Tertinggi hanya Rp 37 Ribu, Buruh: Rakyat Dipaksa Miskin

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Berita Terbaru