Demokrat Minta Jokowi Beri Sanksi Menteri Yang Tidak Dukung PSBB

Salah satunya adalah aturan dari Menteri Perhubungan (Menhub) yang akan memberikan izin moda transportasi kembali beroperasi meskipun tetap melarang mudik.

Begitu disampaikan kata Ketua Departemen Hukum dan HAM DPP Partai Demokrat, Didik Mukrianto saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Jumat (8/5).

Berita Populer  Realisasi UU Corona Bikin Miris, INDEF: Bidang Kesehatan Baru 2 Persen, Insentif UMKM 0,06 Persen

“Hemat saya, presiden harus tegas memimpin departemen lembaga,” ujarnya.

Jokowi harus tegas menegur menteri yang tidak sejalan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sebab, jika seluruh moda transportasi kembali dioperasikan justru bertentangan dengan spirit PSBB itu sendiri.

“Presiden harus juga mengawasi dan memberikan sanksi kepada kementerian atau lembaga yang tidak mendukung atau bahkan bertentangan dengan semangat pembatasan sosial yang dilakukan pemerintah,” kata Didik Mukrianto.

Berita Populer  Dikabarkan Koma, Kim Jong Un Masih Kunjungi Pabrik Pupuk

Demikian pula sebaliknya, lanjut anggota Komisi III DPR RI ini, diharapkan para menteri harus hati-hati dalam setiap mengeluarkan kebijakan. Karena, semua kebijakan sejatinya harus memprioritaskan keselamatan masyarakat menghadapi pandemik Covid-19 ini.

Berita Populer  Uni Eropa Sepakat Perpanjang Sanksi Ekonomi Terhadap Rusia Selama Enam bulan

“Saya meminta kepada kementerian/lembaga untuk hati-hati mengambil langkah dan keputusan. Utamakan keselamatan rakyat, utamakan kesehatan rakyat dan utamakan nyawa rakyat. Safety first, yang lain-lain bisa kita tunda hingga Covid-19 terkendali,” tutup Didik Mukrianto. 

Berita Terbaru