Didakwa Jaksa KPK Terima Suap dan Gratifikasi, Nurhadi Tak Ajukan Nota Keberatan

NKRIKU, JAKARTA – Terdakwa kasus suap dan gratifikasi terkait perkara di Mahkamah Agung (MA), Nurhadi mengaku sudah mengerti dakwaan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mantan Sekretaris MA itu mengaku tidak akan menyampaikan nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan Jaksa.

“Sudah jelas saya mengerti yang disampaikan dakwaan kesatu pertama dan dakwaan kedua. Jelas dan sekaligus yang mulia saya sampaikan saya tidak menyampaikan eksepsi saya mohon keadilan yang seadil-adilnya. Semua tidak benar akan saya buktikan,” ucap Nurhadi seusai sidang, Kamis (22/10/2020).

Berita Populer  Sama-sama Ditinggal Mati Lina, Teddy Ajak Sosok Ini Untuk Dengar Pengumuman Autopsi eks Istri Sule

Baca juga: Mantan Sekretaris MA Nurhadi dan Menantunya Didakwa Terima Suap Rp 45,7 Miliar

Baca juga: JPU KPK Juga Mendakwa Nurhadi dan Rezky Herbiyono Terima Gratifikasi Rp37 Miliar

Sebelumnya, JPU KPK mendakwa Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono menerima gratifikasi.

Keduanya didakwa menerima gratifikasi sejumlah Rp37.287.000.000 dari sejumlah pihak yang berperkara di lingkungan pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, hingga peninjauan kembali (PK).

Berita Populer  Terdakwa Suap Alih Fungsi Hutan Suheri Terta Divonis Bebas, KPK Yakin Miliki Bukti Kuat

“Terdakwa telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menerima gratifikasi,” kata Jaksa Wawan.

Selain itu, Nurhadi bersama-sama menantunya Rezky Herbiyono juga didakwa menerima suap Rp 45.726.955.000 dari Direktur Utama PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto.

Jaksa Wawan menjelaskan bahwa duit itu diberikan agar para terdakwa dapat mengupayakan pengurusan perkara antara PT MIT melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (PT KBN) terkait dengan gugatan perjanjian sewa menyewa depo container milik PT KBN seluas 57.330 m2 dan seluas 26.800 m2 yang tertetak di wilayah KBN Marunda kavling 03-43 Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.

Berita Populer  KPK Dampingi Kementerian PUPR Kelola Barang Milik Negara Senilai Rp2,094 Triliun

Duit itu juga diberikan terkait gugatan antara Hiendra Soenjoto melawan Azhar Umar.

“Telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji, yaitu menerima uang sejumlah Rp45.726.955.000 dari Hiendra Soenjoto selaku Direktur Utama PT Multicon lndrajaya Terminal,” ujar Jaksa Wawan.

Sumber: Tribunnews

Berita Terbaru