Difitnah BuzzeRP, Ombudsman Nyatakan PPDB DKI Ternyata Tidak Melanggar Aturan

NKRIKU.COM – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terus menerus dicari celahnya
buat para buzzeRp menyerang dan memfitnahnya.

 

Termasuk dalam soal penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik
Baru (PPDB) DKI Jakarta, yang oleh para buzzeRp digorang-goreng untuk
menjatuhkan Anies.

 

Ternyata.. apa yang dilakukan DKI sudah benar. Hal ini
setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak Ombudsman.

 

Periksa Kadisdik, Ombudsman Pastikan PPDB DKI Tidak
Melanggar Aturan

 

Ombudsman RI menyatakan penyelenggaraan Penerimaan Peserta
Didik Baru (PPDB) DKI Jakarta 2020 tidak terbukti melakukan maladministrasi.
Dengan demikian, PPDB tetap dilanjutkan dengan aturan yang ditetapkan Dinas
Pendidikan DKI Jakarta.

 

Hal itu disampaikan oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Wilayah
DKI Jakarta Teguh Nugroho setelah meminta klarifikasi dari Kepala Dinas DKI
Nahdiana di kantor Ombudsman, Kuningan, Jakarta pada Kamis (2/7/2020) sore.

 

“PPDB bisa tetap lanjut karena sudah berkesesuaian
antara regulasi yang dikeluarkan Disdik DKI dengan Permendikbud (Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) di atasnya. Berkesesuaian ya, bukan sama,
karena kalau sama persis itu malah jadi maladministrasi,” kata Teguh
kepada Suara.com, Kamis (2/7/2020).

 

Teguh menegaskan, bahwa Petunjuk Teknis PPDB 2020 dalam
Surat Keputusan Dinas Pendidikan DKI nomor 501/2020 sudah sesuai dengan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 44/2020.

 

“Sebetulnya kan Permendikbud 44/2019 itu kan aturan
umum, sebagai acuan umum itu ada prinsip-prinsip yang harus ada dan ada
prinsip-prinsip yang harus disesuaikan dengan persoalan daerah
masing-masing,” ucapnya.

 

Tegus menyebut, DKI telah menyelenggarakan PPDB dengan
sesuai, sebab DKI telah menyeleksi jarak dengan zonasi klaster kelurahan,
kemudian baru diseleksi berdasarkan usia tertua ke yang muda.

 

Hal itu berbanding terbalik dengan keluhan orang tua murid
yang menilai PPDB DKI 2020 lebih mengutamakan usia ketimbang jarak.

 

“Jadi ada ketersesuaian antara Juknis 501 itu dengan
pelaksanaan di lapangan, karena pertama kali mereka menetapkan zonasi dulu, baru
kemudian dia diurutkan berdasarkan usia,” tegasnya.

 

Teguh menambahkan, jika orang tua murid meminta Disdik DKI
untuk menggunakan acuan nilai setelah jarak dalam seleksi jalur zonasi, maka
hal itu tidak ada bedanya dengan jalur lainnya yakni jalur prestasi.

 

“Persoalannya tahun kemarin itu ketika dilakukan zonasi
dengan nilai UN yang terjadi adalah zonasi rasa prestasi, yang masuk di wilayah
zonasi tahun kemarin itu adalah anak-anak dengan prestasi akademik. Artinya,
itu bukan jalur zonasi tapi prestasi,” tuturnya.

 

Atas dasar itu, dia berharap orang tua murid yang merasa
anaknya memiliki prestasi tinggi dapat mendaftarkan diri ke jalur prestasi yang
memang sudah disediakan khusus bagi anak berprestasi.

 

Untuk diketahui, Pemprov DKI Jakarta telah membuka PPDB
tahun ajaran 2020/2021 mulai Kamis (11 Juni 2020). Seluruh tahapan dan
prosesnya dilakukan secara daring atau online.

 

Tata cara dan prosesnya ini diatur dalam Surat Keputusan
(SK) yang diterbitkan Dinas Pendidikan (Disdik) nomor 501/2020 tentang PPDB
Tahun Ajaran 2020/2021.

 

Sumber: Suara

loading…

Berita Terbaru