DPD RI Bedah Polemik Parpolisasi Di warkop 212

dpd ri
bergabung di nkriku.com

NKRIKU – Makassar, Dewan Perwakilan Daerah RI, Melakukan Bedah Polemik Parpolisasi untuk membahas terkait polemik Perpolitikan yang ada di DPD RI, dimana parpol saat ini tidak lagi


Dukung kami dengan ngelike fanspage Add Friend

Politik saat ini masih jadi panglima di indonesia, sehingga dengan tindak lanjut putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 P/HUM/2016 Dan Nomor 20 P/HUM/2017, dengan menimbang bahwa keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Azhar Ansar PKB Sulsel di mana melihat bahwa porpolitikan saat ini, sudah tidak komplek lagi dimana DPD saat iji tidak lagi memiliki gigih untuk kepentingan masyarakat, apalagi sumber dana parti politik saat ini tidak jelas, dan bayak juga masalah di partai politik.

Apalagi di partai politik tidak bisa mengambil dari PNS jadi kami harus mengkader sendiri sehingga kami kewalahan untuk membentuk kederisasi yang bisa di perhitungkan,” keluhnya.

Sementara itu salah satu akademisi menulai bahwa prilaku DPD saat ini hanya bergerak tanpa arah jelas di mana sering di lihat anggota DPD yang hanya mengurus Pesantrennya, ada juga mengurus usahanya, bahkan hanya jalan-jalan tanpa arah yang jelas,” salutnya..

Sementara itu Prof Marwan Mas Meyebutkan bahwa memang saat ini politik adalah jembatan demokrasi bukan hanya politikus tetapi mahasiswa pun mengakui hal tersebut.

Anggota MPR pun menuturkan bahwa saat polemik DPD hadir membuat sebuah wacara baru yang layak di diskusikan,”
Saya pun secara peribadi melihat bahwa politik yang paling kuat adalah panglima, sehingga saat ini  saya mengharap bahwa polemik DPD ini menjadi satu diskusi untuk membuat suatu gagasan Baru,” tutur Asri Anas dari MPR.Dr.Arkam Azikin pun menuturkan bahwa tentara itu kebijakan politik negara bukan kebijakan politik pemerintah, DPD saat ini tidak sama dengan DPD yang pertama dan tidak ada campur-campur tangan politik di dalamnya,”

Saya juga harus dipertegas itu bahwa panglima itu tidak ada panglima membahasakan masuk ke DPD, Dan TNI bukan waktunya masuk ke DPD dan yang harus diperhatikah bahwa tugas TNI adalah komponen pertama pertahanan,” paparnya.

Jika ada okmum DPD yang ingin memasukan TNI ke DPD maka di pertanyakan oknum
DPD tersebut, itu DPD harus steril dari parlemen, Tentara tidak bisa jadi politisi dan politisi tidak bisa jadi tentara” tegasnya.

,”Ini mempermalukan Perlemen kita di dunia pahadal perlemen kita di akun di dunia,” kata Arkam Azikin

bergabung di nkriku.com bergabung di nkriku.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here