DPD Sindir Legitimasi Program Penggerak, DPR Kaitkan Prakerja

Jakarta, NKRIKU Indonesia — Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyebut keluarnya Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dari program Organisasi Penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berimbas pada legitimasinya.

Sementara, DPR menyinggung proyek Kartu Prakerja karena program yang digagas Menteri Nadiem Makarim ini memberi keuntungan kepada pihak perusahaan.

Berita Populer  Kementan Serap Anggaran Rp8,49 T hingga 11 September 2020

Diketahui, Program Organisasi Penggerak ini menuai polemik karena meloloskan institusi yang terkait perusahaan atau diduga lembaha CSR, yakni Tanoto Foundation dan Sampoerna Foundation.

Dua lembaga pendidikan yang ikut program itu, yakni Lembaga Pendidikan (LP) Ma’arif PBNU dan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Disdakmen) PP Muhammadiyah, pun memutuskan mundur dari program.

Berita Populer  Anggota Fraksi Nasdem DPR Taufik Basari Positif Covid-19, Status OTG

“Keluarnya dua ormas itu merupakan kehilangan besar dan berimbas pada legitimasi program Kemdikbud tersebut,” kata Anggota Komite III DPD RI Hilmy Muhammad, dalam keterangan tertulisnya.

(Visited 33 times, 1 visits today)

Berita Terbaru