DPR soal Geng 212 Terdepak: MUI Bukan Organisasi Politik

Jakarta, NKRIKU Indonesia —

Wakil Ketua Komisi VIII DPR, yang memiliki ruang lingkup tugas bidang keagamaan, Ace Hasan Syadzily menyatakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) bukan organisasi politik.

Hal itu disampaikannya merespons terdepaknya sejumlah nama dari kelompok Alumni 212 yang kritis terhadap pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin dari kepengurusan MUI periode 2020-2025, seperti Bachtiar Nasir, Yusuf Martak, dan Tengku Zulkarnain.

“Soal tidak masuknya nama-nama yang kritis dalam kepengurusan MUI terhadap Pemerintahan Jokowi, MUI bukan organisasi politik,” kata Ace kepada CNNIndonesia.com, Jumat (27/11).

Dia menyatakan MUI merupakan tempat ormas-ormas Islam berhimpun tanpa tujuan politik tertentu.

Berita Populer  MUI Perlu Informasi Tambahan Pastikan Kehalalan Vaksin Corona

“MUI itu tempat berhimpunnya ormas-ormas Islam yang tujuannya bukan untuk kepentingan politik, tetapi untuk kemaslahatan umat,” ungkapnya, yang juga menjabat Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar itu.

Lebih lanjut, Ace berharap kepengurusan yang baru bisa mengedepankan Islam yang moderat.

“MUI [juga bisa] terus mengedepankan washatiyatul Islam atau Islam moderat. Islam yang rahmah dan ramah, bukan yang marah,” tutur Ace.

Terpisah, Wakil Sekretaris Jenderal Persatuan Alumni 212 Novel Bamukmin menduga ada campur tangan pemerintah dalam menyusun struktur kepengurusan MUI periode 2020-2025.

Dugaan itu didasari oleh keberadaan Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang saat ini terpilih sebagai Ketua Dewan Pertimbangan MUI dalam Munas X.

Berita Populer  Wapres Ma'ruf Amin: Simulasi Vaksinasi Covid-19 Dilakukan di Berbagai Daerah

Selain itu, Novel mengatakan dugaan tersebut juga terlihat dari sejumlah ulama yang selama ini berseberangan dengan pemerintah, kini tidak lagi berada dalam jajaran kepengurusan MUI.

“Sudah diduga kuat itu karena KH Ma’ruf Amin ternyata masih masuk dalam dewan pertimbangan,” kata Novel saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (27/11).

“Sampai MUI pun mereka (pemerintah) obok-obok, padahal setelah reformasi MUI sudah sangat dipercaya sama umat,” katanya.

Ma'ruf AminWakil Presiden Ma’ruf Amin terpilih sebagai Ketua Dewan Pertimbangan MUI. (Foto: Setwapres)

Berita Populer  Protes Macron, PA 212 Geruduk Kedubes Prancis 2 November

Ketua Persaudaraan Alumni 212 (212) Slamet Maarif menyatakan pihaknya tetap menghormati hasil Musyawarah Nasional (Munas) X MUI yang menetapkan Miftachul Akhyar sebagai Ketua Umum MUI yang baru.

Miftachul Akhyar resmi menjabat ketua umum MUI periode 2020-2025 menggantikan Ma’ruf Amin lewat Musyawarah Nasional X MUI di Jakarta, 25-27 November.

Keputusan itu diambil lewat rapat Tim Formatur. Tim itu berisi 17 orang ulama yang dipimpin Ma’ruf Amin.

Selain meresmikan jabatan untuk Miftachul, Munas X MUI juga menunjuk Ma’ruf Amin sebagai Ketua Dewan Pertimbangan MUI 2020-2025. Ia kini menggantikan posisi Din Syamsuddin.

(mts/dmi/pmg)

[Gambas:Video NKRIKU]

Berita Terbaru