Epidemiolog UI: Apa Logikanya Harus Cepat-cepat Vaksinasi

NKRIKU, Program Vaksinasi Covid-19 yang dicanangkan pemerintah di akhir tahun ini dianggap terburu-buru. Pemerintah dipandang perlu mempertimbangkan kembali rencana itu sampai ujicoba fase 3 terhadap efektivitas vaksin yang dipilih pemerintah selesai. Sebab, vaksin yang dilakukan terburu-buru justru berbahaya bagi masyarakat Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan dosen epidemiologi Universitas Indonesia Tri Yunis Miko kepada NKRIKU pada Sabtu (24/10/2020).

Dia mengatakan, vaksin itu punya jangka waktu efek kekebalan. Vaksin jangka pendek, kata dia, hanya mampu bertahan selama 1 tahun lebih. Sementara target cakupan pemerintah hanya 10 juta orang yang divaksin untuk jangka pendek. Harusnya, bila pemerintah memperluas target cakupan hingga 80 persen penduduk Indonesia, program vaksinasi idealnya dimulai pada Januari 2021. Sebab, tahun depan ada 100 juta dosis vaksin yang akan disiapkan pemerintah sambil menunggu keampuhan uji klinis fase ke tiga vaksin yang dipilih pemerintah.

baca juga:

“Jadi, kalau bisa jangan dimulai Desember. Kalau bisa di tahun yang sama (tahun depan saat 100 juta dosis vaksin tiba di Indonesia). Itu akan menimbulkan cakupan setahun 80 persen,” katanya.

Dia mengatakan, bila pemerintah memulai vaksinasi pada akhir tahun ini, maka tahun depan efek imunitas vaksin sudah tidak lagi ampuh. Sehingga mereka yang telah di vaksin harus diulang lagi pada tahun depan.

“Jadi, untuk apa buru-buru. Ngapain harus cepet-cepet. Apa logikanya harus cepat-cepat,” katanya.

Seperti diketahui, percepatan vaksinasi oleh pemerintah bertujuan untuk mempercepat pemulihan kesehatan sekaligus mendorong percepatan pemulihan ekonomi. Menurut Tri, target 10 juta dosis vaksin yang akan diberikan pada masyarakat itu tidak akan signifikan terhadap target pemerintah itu.

“Dengan 10 juta dosis yang akan disuntikan pada bulan Desember akan menimbulkan pemulihan ekonomi? Nggak. Percayalah, nggak. Mungkin berdampak sedikit sekali pada penurunan kasus Covid-19. 10 juta dosis mah dampaknya kecil,” katanya.

Karena itu, kata dia, pemerintah tidak perlu memaksakan diri untuk buru-buru melakukan vaksinasi. Sebab, ada efek samping terhadap kesehatan masyarakat yang harus jadi pertimbangan utama pemerintah. Dia mengingatkan pemerintah perlu belajar terhadap langkah pemerintah yang membatalkan pembelian vaksin Sinovac setelah ada kasus efek samping berat yang terjadi di Brazilia.

“Jadi, jangan dipaksakan cepat-cepat. Hati-hati. Karena, efek sampingnya kan belum diketahui banyak,” katanya. Untuk jangka pendek saat ini, pemerintah hanya perlu memperkuat pencegahan dengan pengetatan protokol kesehatan (Prokes).[]

Berita Terbaru