Erick Buka Peluang Vaksin Corona Mandiri, Asal Beda Merek


Jakarta, NKRIKU Indonesia —

Menteri BUMN Erick Thohir membuka peluang menawarkan vaksin corona mandiri alias berbayar. Syaratnya, vaksin corona mandiri itu berbeda merek dengan vaksin gratis dari pemerintah.

“Vaksin mandiri bukan prioritas, vaksin gratis adalah prioritas yang diutamakan, tetapi kita tidak bisa menutup mata juga kenapa vaksin mandiri ini juga diperlukan,” imbuh Erick saat rapat bersama Komisi VI DPR di Gedung DPR/MPR, Rabu (20/1).

Karena itu, ia membuka diri dalam pengadaan vaksin corona untuk skema mandiri ke depan. Namun, masalah akan ada atau tidaknya ke depan sangat bergantung pada persetujuan dari Kementerian Kesehatan dan DPR.

Berita Populer  Gratiskan Vaksin Kami

“Karena itu kami juga membuka pembicaraan secara langsung kepada pimpinan baik yang ada di DPR dan kementerian lain. Ini tupoksinya di Kementerian Kesehatan,” jelasnya.

Bila ada persetujuan, Kementerian BUMN siap mencari pengadaan vaksin corona untuk skema mandiri. Begitu juga terkait penugasan ke BUMN dan distribusinya.

Berita Populer  PSBB DKI, Erick Thohir: Satgas Aktif Tegakkan Disiplin

Pasalnya, sebelum Presiden Jokowi mengumumkan vaksin akan diberikan gratis, Kementerian Kesehatan sempat membuat skenario penyaluran vaksin secara mandiri di luar yang gratis kepada para penerima prioritas, seperti tenaga kesehatan dan pelayan publik.

Kendati begitu, bila vaksin covid-19 berskema mandiri disetujui dan perlu dihadirkan di Indonesia, Erick memberi syarat, yaitu vaksin tersebut tidak boleh bermerek sama dengan vaksin yang diberikan secara gratis ke masyarakat.

“Vaksinnya berbeda jenis, jadi supaya yang gratis dan mandiri tidak tercampur. Jadi merek vaksinnya berbeda,” tegas Erick.

Berita Populer  Kabar Baik! Vaksin Corona yang Didanai Bill Gates Manjur!

Syarat lain, yakni pemerintah tetap lebih mengutamakan pemenuhan dan distribusi vaksin gratis daripada mandiri.

“Jadi vaksin gratis harus berjalan satu sampai dua bulan ke depan, baru nanti kalau ada untuk yang mandiri setelah itu,” ungkapnya.

Selain itu juga perlu landasan hukum pengadaan yang jelas dari Kementerian Kesehatan, termasuk mengenai penugasan ke BUMN. “Kalau memang vaksin mandiri ini kita lakukan, kami siap melaksanakan,” pungkasnya.

[Gambas:Video NKRIKU]

(uli/bir)

Berita Terbaru