Fahri Hamzah Sampaikan 3 Saran untuk Jokowi: Soal Staf Khusus Milenial, Singgung Wapres Maruf, hingga Persoalan ‘Dapur’

 

NKRIKU.COM – Pada periode 2014-2019, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) dijabat oleh Fahri Hamzah.

Meski kini kiprahnya dalam pemerintahan Indonesia dinilai telah ‘usai’, namun ia kerap muncul dihadapan publik melalui segala macam kritikannya.

Kritik tersebut pada umumnya diberikan kepada pemerintahan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi).

Fahri bahkan mendapatkan penghargaan dari Presiden berupa tanda jasa Bintang Mahaputera Nararya di Istana Negara pada Kamis, 13 Agustus 2020 lalu.

Saat bertemu dengan Presiden kala itu, Fahri sempat pula memberi saran-saran yang telah ia rangkum menjadi tiga poin utama.

Pernyataan itu disampaikan pula olehnya dalam akun Youtube Bamsoet Channel yang diunggah pada Minggu, 24 Oktober 2020.

Berbeda dengan pengalamannya dulu saat masih berada dalam lingkup pemerintah, politikus tersebut mengaku bahwa ketika menyampaikan saran kepada Presiden Jokowi tak memiliki beban sama sekali.

“Saya merasa gak ada beban aja kalau ngomong, sekarang saya gak mau ada beban,” ujarnya.

Sementara itu, poin pertama yang ia berikan kepada Presiden yakni terkait dengan ‘dapur’ di pemerintahan.

“Saya bilang begini, ada tiga masalah di pemerintah itu yang pertama dapur. Presiden itu gak boleh salah, gak boleh keliru, apa yang dia lihat itu harus benar, apa yang dia dengar itu harus benar, apa yang dia katakan itu harus benar gak boleh kata-kata Presiden itu dikoreksi,” ujarnya.

Fahri menganalogikan dapur sebagai segala sesuatu yang dimakan dan didengar.

“Gak boleh kata-kata Presiden itu sering diralat itu satu namanya dapur. Dapur itu apa yang kita makan, dengar,” ujarnya.

Fahri mengatakan, saran kedua yang ia berikan kepada Presiden Joko Widodo mengenai operartor yang harus mengerti gambaran besar persoalan di Indonesia.

“Dan dia (operator, red) mengambil semuanya. Sampai semua risiko sebagainya dia tahu dari ujung ke ujung dan dia bisa jelaskan kepada rakyat bahwa ini masalah bisa selesai,” tambahnya.

Menurut Fahri, satu-satunya orang yang telah melakukan fungsi operator di pemerintahan Presiden Jokowi adalah Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Indonesia (Polhukam), Luhut Binsar Panjaitan.

“Nah ini yang kelihatannya tuh yang berani di kabinet tuh yang saya lihat cuma Pak Luhut ya,” tambah Fahri.

Berdasarkan keterangannya, Luhut Binsar Panjaitan dengan Presiden Jokowi terpaut usia cukup jauh sehingga dapat disebut pula bahwa Menko Polhukam tersebut menjadi orang tertua dalam kabinet.

“Tapi Pak Luhut ini kan saya khawatir karena jarak usia juga dengan Presiden mungkin tinggi jadi mungkin dia satu-satunya orang tua dalam kabinet sehingga dia bisa ‘saya barusan sudah marahin semua menteri’,” ujarnya.

Meski tindakan itu dianggap berlebihan oleh Fahri, namun ia mengatakan bahwa seorang menteri dengan Presiden hubungannya harus bisa seperti teman dekat.

“Sebenarnya itu agak berlebihan tapi untuk jadi orang apa adanya itu harus begitu. Sama Presiden harus begitu,” ujarnya.

Dalam kesempatannya, ia pun menyinggung Staf Khusus Presiden Milenial pilihan Presiden Joko Widodo yang sempat menarik perhatian publik beberapa waktu lalu.

Menurut Fahri, staf khusus tersebut yang juga bertugas sebagai penasehat Presiden dinilai ‘tak berguna’ sebab patokan usia terpaut jauh.

“Sebenarnya ini fungsi penasehat, kan Presiden bikin penasehatnya itu milenial itu kan gak ada gunanya. Orang-orang itu kan jarak psikologisnya dengan Presiden jauh. Tugas penasehat itu orang yang membuat Presiden itu tenang mengambil keputusan,” ujarnya.

Fungsi penasehat yang mampu menenangkan setiap langkah Presiden Jokowi, lanjutnya, sebenarnya bisa dilakukan oleh Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin.

“Nah fungsi yang ketiga ini sebenarnya kan bisa diperlengkap dengan Pak Ma’ruf karena dia kan ulama, Wakil Presiden tapi ulama. Punya fungsi-fungsi spiritual. Nah itu saya gak lihat sekarang,” tambahnya.

Selain tiga saran yang ia berikan, Fahrimengatakan bahwa sebaiknya Presiden Joko Widodo menjadi negarawan atau bapak negara jika masa jabatannya telah usai.

“Saya kepada Presiden pas ketemu saya ngomong ‘Bapak ini kan sudah gak bakal mungkin maju lagi sudah dua periode. Bapak juga sudah narik Pak Prabowo ke dalem jadi sudah gak ada lagi nomor satu nomor dua, harusnya peran berikutnya beliau itu gak usah ada dalam konflik artinya dia bisa naik menjadi negarawan jadi bapak bangsa,” pungkasnya. 

loading…

Berita Terbaru