oleh

Hakim PN Selayar Jatuhkan Vonis Terbukti Tidak Bersalah Kasus Dugaan Money Politik

Selayar, nkriku.com – Hakim Pengadilan Negeri Kepulauan Selayar memvonis bebas Awiluddin terlapor dugaan money politik Caleg DPRD Dapil 4 Selayar dari Partai Gerindra, Jumat 05/07/19.

Sidang dipimpin oleh Majelis Hakim, Mochammad Fatkur Rochman, S.H., M.H., didampingi, Bili Abi Putra, S.H., M.H., dan Muhammad Asnawi Said, S.H.

Sebelum jatuh palu di ruang sidang utama pengadilan negeri selayar, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ridwan Ammy Putra, S.H., menuntut Awiluddin melanggar pasal 280 ayat (1) huruf (j) UU Pemilu tahun 2017 dengan ancama 5 bulan penjara.

Baca juga  Kasat Reskrim Polres Selayar: Dugaan Politik Uang Dapil 4 Selayar Tidak Cukup Alat Bukti

Awiluddin diduga melakukan tindak pidana pemilu dengan membagi-bagikan mesin generator dan mesin chainsaw kepada pemilih di Desa Latondu dengan tujuan mempengaruhi pemilih agar memilih dirinya pada tanggal 17 April 2019 lalu.

Selama 4 kali digelar persidangan, Awiludin melakukan pembelaan sendiri dengan menyebutkan bahwa mesin yang dibagikan adalah merupakan bentuk bantuan atas janjinya sebagai anggota dewan di daerah ini. Dan itu dibagikan melalui seorang bernama Simson dan menjadi saksi dalam perkara ini.

Menurutnya Ia sebagai wakil rakyat membagikan mesin tersebut karena itu merupakan bantuan pemerintah dan selama ini memang dirinya sebagai wakil rakyat kepulauan menjadi fasilitator bantuan mesin kepada masyrakat.

Baca juga  Penetapan KPU Selayar Terhadap 25 Anggota DPRD Terpilih 2019-2024

Putusan Hakim PN Selayar pada kasus ini menjadi perbincangan hangat disejumlah pojok warkop yang ada di Selayar.

Sementara itu Ketua FPS yang melaporkan kasus ini ke Bawaslu saat dimintai komentar atas putusan hakim tersebut menjawab bahwa putusan itu adalah hak Hakim dan tidak ada yang bisa mengintervensi.

Tapi seharusnya wajib dicermati apakah mesin yang dibagikan itu adalah betul mesin bantuan resmi pemerintah seperti yang disampaikan terdakwa dihadapan persidangan.

Baca juga  Selain Politik Uang, Ketua FPS Laporkan Dugaan adanya Pemilih Anak Dibawah Umur di Selayar

“Ini penting agar keterangan saksi dan terdakwa terang benderang,” ujar Ketua FPS, Arsil Ihsan.

Termasuk mencermati adanya bukti pesan kepada saksi simson sebelumnya. Mungkin ada pertimbangan lain dari hakim terkait vonis kasus ini, termasuk JPU tidak bisa menghadirkan saksi penerima yang sebelumnya telah memberi keterangan saat proses kasus ini masih ditahap penyidikan Bawaslu, jelasnya. (#*#)

Loading...

Baca Juga: