HNW Pertanyakan Kesimpulan Hasil Penyelidikan Komnas HAM Terkait Laskar FPI

NKRIKU, Kesimpulan Komnas HAM atas peristiwa penembakan terhadap enam laskar Front Pembela Islam (FPI) masih menjadi polemik.

Pasalnya, Komnas HAM menyebut tindakan penembakan itu unlawfull killing atau pembunuhan diluar hukum. Tetapi pada kesimpulannya Komnas HAM menyebut peristiwa itu sebagai pelanggaran HAM. Bukan pelanggaran HAM berat.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mempertanyakan kesimpulan dan rekomendasi Komnas HAM itu. HNW menyebutkan, Komnas HAM sendiri menyebutkan bahwa pembunuhan 4 laskar FPI adalah unlawful killing.

baca juga:

“Itu jelas termasuk sebagai tindakan extra judicial killing yang disebut oleh UU HAM sebagai salah satu bentuk pelanggaran HAM berat,” katanya 10/1/2021.

Dia lalu mengutip ketentuan Penjelasan Pasal 104 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Ketentuan penjelasan itu berbunyi, yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah pembunuhan massal (genocide), pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan (arbitry/extra judicial killing), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, pembudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (systematic discrimination).

Jadi, wajar saja bila beberapa NGO seperti IPW, Amnesti Internasional, YLBHI dan KontraS juga menyimpulkan bahwa penembakan mati terhadap laskar FPI pengawal HRS termasuk extra judicial killing, yang masuk dalam kategori pembunuhan HAM berat.

“Diharapkan dengan status pelanggaran HAM berat, maka pengusutan lebih serius, dan aturan hukum soal pelanggaran HAM lebih bisa ditegakkan di Indonesia. Karena Indonesia adalah Negara Hukum dan Demokrasi, yang mempunyai UUD yg sangat mementingkan perlindungan dan pelaksanaan HAM,” katanya.

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menjelaskan, bila kasus ini dinyatakan pelanggaran HAM berat, maka, sesuai dengan mekanisme dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, penyelidikan Komnas HAM tersebut bisa langsung diteruskan ke Jaksa Agung untuk segera dilakukan penyidikan lebih lanjut.

“Mekanisme ini lebih adil, karena tidak melibatkan institusi yang anggotanya diduga melanggar HAM dalam kasus ini, yaitu kepolisian,” ujarnya.[] 

Berita Terbaru