ICW Laporkan Firli Bahuri ke Dewas Soal Kasus Helikopter, Begini Reaksi KPK

NKRIKU.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghormati langkah Indonesia Coruption Watch (ICW)  yang melaporkan dugaan pelanggaran etik Ketua KPK Firli Bahuri ke Dewan Pengawas KPK, pada Jumat (11/6/2021) hari ini.

“KPK menghormati sepenuhnya hak setiap warga negara yang melihat atau menemukan dugaan pelanggaran etik oleh Insan KPK untuk melaporkannya kepada Dewas KPK,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dikonfirmasi, Jumat (11/6/2021).

Menurut Ali, Laporan ICW terkait dugaan pelanggaran etik Firli Bahuri yang menumpangi Helikopter mewah ketika kunjungan ke Palembang, Sumatra Selatan, beberapa waktu lalu, sebagai bentuk kontrol masyarakat terhadap KPK.

Berita Populer  Jokowi Perintahkan Menteri Cepat Eksekusi Anggaran Corona

“Kami melihat hal ini sebagai fungsi kontrol publik yang berjalan dengan baik dalam agenda pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK,” ujar Ali.

Baca Juga:
Firli Bahuri Dipanggil Komnas HAM Terkait TWK, Ferdinand Hutahaean: Lucu

Meski begitu, kata Ali, terkait persoalan yang dilaporkan oleh ICW bahwa sudah dilakukan putusan majelis etik Dewas KPK, dengan menjatuhkan Firli berupa sanksi ringan. 

Berita Populer  KPK Terus Pertajam Informasi Hubungan Tin Zuraida dengan Kardi

“Kami pahami bersama bahwa pokok persoalan yang dilaporkan ini telah diproses secara profesional oleh Dewas KPK dan disampaikan secara transparan kepada publik hasil putusannya pada 24 September 2020,” kata Ali

“Namun KPK tetap menghormati tugas dan kewenangan Dewas atas pelaporan ini dan menyerahkan sepenuhnya untuk proses tindak lanjutnya,” imbuhnya. 

Ali menegaskan lembaganya tetap fokus pada upaya-upaya kerja pemberantasan korupsi dan berkomitmen terus  menjalankan seluruh agenda dan strategi pemberantasan korupsi.  

Berita Populer  Berkas P21, M Totoh Penyuap Bupati Aa Umbara di Kasus Bansos Covid Segera Diadili

“Kami berupaya selesaikan perkara korupsi yang menjadi tunggakan tahun-tahun lalu dan juga mengungkap dugaan perkara korupsi baru dengan tanpa pandang bulu,” kata dia..

Baca Juga:
Kasus Bansos, KPK Periksa Sekda hingga Ajudan Bupati Aa Umbara di Polres Cimahi

Apalagi, kata Ali, tentunya KPK dalam penegakan hukum seluruhnya dikerjakan tentu dengan berlandasakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berita Terbaru