Ini Alasan Jokowi Bentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi

JAKARTA, NKRIKU – Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskab) Pramono Anung mengungkapkan alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Komite tersebut diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.82/2020.

Pramono mengatakan, pembentukan komite tersebut merujuk pada pengalaman di beberapa negara di dunia. Pengalaman tersebut terkait penanganan pandemi virus corona (Covid-19) tidak hanya dalam aspek kesehatan melainkan ekonomi.

“Kenapa kemudian Bapak Presiden mengeluarkan kebijakan ini? Karena memang disadari antara persoalan Covid-19, persoalan kesehatan dan ekonomi tidak bisa dipisahkan. Belajar dari banyak negara yang terlalu heavy ke penanganan kesehatan, ekonominya menjadi persoalan tersendiri,” katanya di Kantor Presiden, Selasa (21/7/2020).

Berita Populer  PBB Minta RI Ongkosi Forum Bencana di Bali Rp80,7 Miliar

Pramono menuturkan sebagaimana arahan Presiden Jokowi, penanganan Covid-19 seperti mengatur rem dan gas secara seimbang. Dalam hal ini, penanganan dampak kesehatan harus seimbang dengan ekonomi.

“Kalu kita melihat dari waktu ke waktu dengan tingkat kesembuhan yang semakin baik dan menggembirakan maka persoalan ekonomi harus ditangani secara baik. Keseimbangan ini menjadi penting maka kebijakan itulah yang diatur Bapak Presiden,” tuturnya.

Berita Populer  Jokowi: UU Omnibus Law Dukung Pemberantasan Korupsi

Pada kesempatan itu juga politikus PDI Perjuangan ini juga memaparkan tentang struktur organisasi Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Dia menjelaskan organisasi yang ada di perpres itu bertanggung jawab kepada presiden.

“Di bawah presiden ada komite kebijakan yang terdiri dari Menko Perekonomian sebagai Ketua Komite, ada 6 wakil ketua komite ada Menko Maritim Investasi, Menko Polhukam, Menko PMK, Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri,” ujarnya.

Berita Populer  Sri Mulyani Beberkan 3 Penyebab Utama Ketidakpastian Ekonomi Tahun Depan

Di samping itu ada juga Ketua Pelaksana yang dijabat Menteri BUMN. Kemudian di bawah Ketua pelaksana ada dua satuan tugas. Pertama, Satuan Tugas Penanganan Covid-19. Kedua, Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional.

Editor : Djibril Muhammad

Share

Share

Berita Terbaru