oleh

Ini Yang Disampaikan Wabup di Rapat Paripurna DPRD Pertanggung Jawaban APBD TA. 2018

SELAYAR, nkriku.com – Rapat paripurna DPRD, Kabupaten Kepulauan Selayar, berlangsung diruang rapat paripurna lantai II, gedung DPRD, Jumat (208/2019).

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Mappatunru, didampingi Wakil Ketua I, Andi Mahmud dan 15 anggota dewan lainnya, sehingga rapat paripurna dinyatakan kuorum dengan agenda:

1. Pendapat akhir Bupati terhadap Ranperda.
a. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018.
b. Ranperda tentang rencana pembangunan induk kepariwisataan.
c. Ranperda tentang pembinaan dan pengawasan terhadap sertifikasi usaha pariwisata daerah.
d. Ranperda tentang penyelenggaraan penanggulangan Bencana
e. Ranperda tentang rencana pembangunan industri kabupaten.

Baca juga  Pengembalian Temuan 54 Mantan Kades di Selayar Capai Miliar Rupiah

2. Penyerahan Ranperda Tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P)

Tanggapan dari hal tersebut Fraksi Golkar memberikan apresiasinya dan menerima tentang pelaksanaan APBD, Kepulauan Selayar.

Begitu juga dengan Fraksi Bangkit bersatu, menyetujuinya, Praksi Sahabat karya pun juga menerima akan tetapi minta kepada Bupati, agar mempertahankan wtp, pada tahun mendatang harus cermat terhadap pendapatan asli daerah.

Baca juga  Bentuk Karakter Anak, Kades Pasitallu Gelar Festival Anak Sholeh

Termasuk Fraksi lain yang juga menyetujui yakni fraksi PKS dan fraksi Gerindra, tentang pertanggung jawaban APBD, tahun anggaran 2018, untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Semua fraksi yang ada di DPRD, menyetujui Ranperda pertanggung jawaban APBD, tahun anggaran 2018, untuk ditetapkan menjadi Perda.

Fraksi di DPRD Kepulauan Selayar, menerima dan menyetujui untuk ditetapkan dari ranperda menjadi perda tentang Rencana induk kepariwisataan.

Wakil bupati Dr H zainuddin SH. MH Mengatakan bahwa perubahan dapat dilakukan jika terjadi Perkembangan yang tidak sesuai dengan kebijakan, Keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran, Keadaan yang menyebabkan saldo tahun dari anggaran sebelumnya dan harus digunakan tahun selanjutnya.

Baca juga  Bupati Kepulauan Selayar Copot Kadis PMD Minta BKD Proses Sesuai Aturan

Hadir, anggota FKPD, Kepala OPD, Camat, Lurah dan Kades serta undangan lainnya.

Semua fraksi yang ada di DPRD, menyetujui Ranperda pertanggung jawaban APBD, tahun anggaran 2018, untuk ditetapkan menjadi Perda. (#*#)

Loading...

Baca Juga: