Iuran BPJS Kesehatan Diminta Batal Demi Kepastian Hukum

Jakarta, NKRIKU Indonesia — Komunitas Peduli BPJS Kesehatan meminta pemerintah menunda kenaikan iuran BPJS Kesehatan sampai ada keputusan hukum tetap dari Mahkamah Agung atas gugatan uji materi Peraturan Presiden Nomor 64/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Berita Populer  BPJS Kesehatan hingga RS Negara Utang ke Kimia Farma Rp1,13 T

Sementara itu, pemerintah diminta dan menjalankan rekomendasi KPK untuk mengatasi masalah defisit. Juru Bicara Komunitas Peduli BPJS Kesehatan Johan Imanuel mengatakan hal tersebut merupakan salah satu bentuk pemberian kepastian hukum dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional (JKN).

Berita Populer  Iuran Naik, BPJS Kesehatan Pastikan Akan Perbaiki Layanan

“Diharapkan adanya tindak lanjut surat perihal: rekomendasi untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan tanggal 30 Maret 2020 ataupun menindaklanjuti temuan dugaan kerugian negara akibat fraud atau kecurangan klaim dalam pelaksanaan Program JKN,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (1/7).

(Visited 2 times, 1 visits today)

Berita Terbaru