oleh

JAM Intelejen Kejagung Bekerjasama DPTT Kawal Dana Desa

Yogyakarta, NKRIku– Pembukaan Sosialiasi Pengawalan terhadap Pendistribusian dan Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2019 diselenggarakan pada tanggal 13 Februari 2019 bertempat di Hotel Indoluxe-Yogyakarta.

Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
(PDTT), dengan peserta terdiri dari para Kajari, jajaran Intelijen dan Datun Kejati dan Kejari serta unsur pemberdayaan masyarakat desa Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah hukum Jawa Tengah, di Yogyakarta dan Jawa Timur.

Pada kesempatan tersebut, JAM Intelijen Dr Jan S Maringka, memberikan pengarahan agar para Kejati dan Kejati melakukan sosialisasi pengawalan pembangunan desa.

“Pimpinan Kejaksaan menyambut baik kegiatan ini, dalam rangka mewujudkan persamaan persepsi di antara seluruh pemangku kepentingan yang ada terkait dengan pengelolaan dan pengawalan dana desa sebagai program utama Pemerintah,” salut Jan S Maringka.

Hal ini sesuai Poin ketiga Nawacita pemerintahan Jokowi – Kalla yaitu Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan.

” Berbagai praktek penyimpangan dalam pendistribusian dana desa, serta kekurang pahaman para Kepala Desa mengenai prinsip pertanggungjawaban keuangan negara, dapat menimbulkan konflik dan permasalahan hukum di tengah masyarakat,” paparnya di tengah sambutan.

Jan S Maringka, saat memberikan sambutan.

Untuk itu melalui Surat JAM Intelijen nomor: R-1259/ D/Ds/12/2018 tanggal 14 Desember 2019, telah diinstruksikan kepada jajaran Kejaksaan di daerah, untuk berperan aktif mengawal pendistribusian dan pemanfaatan dana desa sehingga dapat berjalan tepat sasaran dalam rangka mendukung program pemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat desa.

Agar membangun koordinasi yang baik dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam menyikapi permasalahan hukum terkait dana desa, sehingga hukum dapat ditegakkan tanpa mengabakan kearifan lokal di masyarakat.

“Hal ini penting, mengingat tidak terkoordinasinya dengan baik berbagai fungsi pengawasan, justru dapat berpotensi menimbulkan over pengawasan yang kontraproduktif dengan semangat Pemerintah memberdayakan masyarakat desa,” cetusnya.

kegiatan tersebut dirasakan strategis terutama dalam rangka pengamanan kebijakan Pemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat desa, terutama terhadap potensi penyimpangan di tahap pendistrisbusian dari Pemerintah Kab/Kota kepada Kepala Desa, antara lain praktek pemotongan dana, proyek-proyek pesanan, maupun praktek pilih kasih bagi para pendukung kepala daerah/partai politik tertentu.

Acara Sosialiasi berlangsung selama 3 (tiga) hari sampai dengan tanggal 15 Februari 2019 dan rencananya akan diselenggarakan pula di berbagai wilayah di Indonesia yaitu Makassar, Bali dan Medan melalui kerja dengan Kementerian Desa PDTT RI.(rls/WD)

Loading...

Baca Juga: