Jokowi Cabut Izin Investasi Miras, Ini Kata MUI

NKRIKU Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mencabut lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang izin investasi minuman keras atau miras di empat wilayah.

Seperti diketahui, aturan ini banyak ditentang oleh beberapa lapisan masyarakat, Maka dari itu, dengan mempertimbangkan beberapa masukan dari kelompok masyarakat akhirnya Jokowi membatalkan aturan tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat, KH Asrorun Ni’am mengapresiasi keseriusan pemerintah untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

baca juga:

“MUI menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya atas keseriusan pemerintah atas respon cepat dari Presiden yang mendengar aspirasi masyarakat,” katanya lewat konferensi pers virtual, Jakarta, Selasa (2/3/2021).

Tak berhenti hanya lewat Perpres, Niam juga mengatakan MUI tetap mendorong pemerintah untuk menindaklanjuti mengenai perederan minuman keras (miras) di Indonesia.

“Me-review seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan destruksi di tengah masyarakat, termasuk di dalamnya berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang memungkinkan adanya peredaran, produksi, dan juga penyalahgunaan miras di tengah masyarakat baik tersurat maupun tersirat,” kata Niam.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi mencabut kembali Peraturan Presiden (Perpres) mengenai pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras berbahan alkohol. Keputusan ini dilakukan setelah adanya masukan dari berbagai tokoh agama, pemerintah daerah serta organisasi masyarakat.

“Setelah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama, MUI, Nahdlatul Ulama (NU) Muhammadiyah dan ormas-ormas lainnya serta tokoh-tokoh agama yang lain dan juga masukan-masukan dari provinsi dan daerah, bersama ini saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut,” kata Presiden dalam konferensi pers virtual, Jakarta, Selasa (2/3/2021).

Sebelumnya Presiden mengizinkan dibukanya investasi minuman keras atau miras di empat provinsi di Indonesia. Izin tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang diteken Jokowi pada 2 Februari 2021.

Berita Terbaru