Jokowi Tak Balas Surat AHY, Demokrat: Bikin Teka-teki Kudeta Masih Tersisa

NKRIKU.COM – Sekjen Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya mengatakan, pihaknya menghormati keputusan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang enggan menanggapi perihal surat permintaan klarifikasi yang dikirim Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Kendati begitu, Riefky memandang dengan tidak ditanggapinya surat tersebut, mengartikan masih adanya teka-teki tidak terjawab terkait Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPKPD).

“Meskipun, dengan tiadanya penjelasan Presiden Jokowi tentu masih ada teka-teki yang tersimpan dalam pikiran masyarakat. Namun kami tetap menghormati keputusan dan pilihan Presiden Jokowi tersebut. Kami tetap berkeyakinan bahwa Presiden Jokowi maupun pejabat negara yang namanya disebut-sebut, benar-benar tidak mengetahui adanya GPKPD, apalagi terlibat,” kata Riefky dalam keterangannya, Jumat (5/2/2021).

Berita Populer  Panas Kudeta PD, Kader Demokrat Unggah Foto Lawas SBY Lantik Moeldoko

Untuk diketahui, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, pihak Istana tak perlu menjawab surat yang dilayangkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY kepada Presiden Joko Widodo.

Baca Juga:
Rachland Nashidik: Moeldoko Kira Ambil Paksa Demokrat Gampang, Dia Salah

Sebab surat yang ditujukan kepada Jokowi perihal dinamika yang terjadi di internal partai Demokrat.

Berita Populer  Perludem Nilai Jokowi Perlu Bentuk Partai Lokal di Papua

“Kami rasa kami tidak perlu menjawab surat tersebut, karena itu adalah perihal dinamika internal partai,” kata Pratikno dalam keterangan pers yang disiarkan youtube Sekretariat Presiden, Kamis (4/2/2021).

Pratikno mengatakan, surat yang diantarkan Sekjen Partai Demokrat itu berisikan persoalan konflik internal Partai Demokrat. Sehingga Presiden tak bisa memasuki ranah politik internal partai tersebut.

“Itu adalah perihal rumah tangga internal Partai Demokrat dan semuanya sudah diatur dalam AD/ART,” ujarnya.

Berita Populer  Mardani soal Statuta UI: Menyedihkan, Institusi Harus Tunduk pada Kepentingan Pribadi

Sebelumnya, AHY mengatakan, meski telah mendapatkan informasi terkait keterlibatan pejabat dan menteri dalam gerakan kudeta Demokrat tersebut, pihaknya tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Baca Juga:
P2P LIPI: Kepemimpinan Mudah Digoyang karena Demokrat Tak Berbasis Ideologi

“Karena itu, tadi pagi saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini,” kata AHY dalam konferensi pers pada Senin lalu.

Berita Terbaru