Kebijakan Lokalisasi Sektor Farmasi Justru Halangi Inovasi dan Pengembangan Kapasitas Vaksinasi!

NKRIKU Vaksinasi menjadi salah satu jalan yang ditempuh pemerintah untuk menahan laju penyebaran Covid-19 di Indonesia, selain kebijakan pembatasan sosial dan penegakan protokol kesehatan.

Associate Researcher Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Andree Surianta mengatakan target vaksinasi yang terus bertambah tidak sebanding dengan ketersediaan pasokan vaksin maupun jalur distribusinya. Indonesia perlu mengevaluasi kebijakan sektor farmasi untuk lebih mendorong inovasi yang merupakan kunci perkembangan sektor ini, terutama dalam mendorong penelitian dan pengembangan (litbang) vaksin Covid-19 yang sejauh ini sepenuhnya diimpor.

Berkaca kepada sejarah, sektor farmasi Indonesia selalu menjadi sasaran kebijakan lokalisasi. Dimulai dengan Daftar Negatif Investasi (DNI) 2007 yang membatasi kepemilikan asing maksimal 75% di sektor ini.

Peraturan ini kemudian segera diikuti oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/2008 yang mewajibkan semua obat yang terdaftar di Indonesia diproduksi secara lokal.

“Berbagai kebijakan ini dikeluarkan untuk meningkatkan kapasitas produksi farmasi lokal, namun ternyata realisasi investasi asing maupun dalam negeri malah menurun segera setelah itu,” ucapnya lewat keterangan tertulisnya, Jumat (30/7/2021).

Berita Populer  Terima 8 Juta Dosis Vaksin, Erick Pede Ekonomi RI 2021 Tumbuh 4-5 Persen

Ia mengatakan pada 2016 sempat terjadi sedikit relaksasi, di mana kepemilikan asing diizinkan 100% untuk manufaktur bahan baku dan 85% untuk produksi obat-obatan jadi. Namun, regulasi ini segera diikuti instruksi Presiden kepada 12 kementerian dan lembaga untuk mengembangkan industri farmasi melalui berbagai kebijakan lokalisasi, misalnya melalui regulasi kandungan lokal dan kewajiban bagi investor asing untuk bermitra dengan produsen lokal.

Meskipun Perpres 10/2021 mengenai investasi sekarang tidak lagi membatasi kepemilikan asing di pabrik farmasi, tetapi instruksi di atas masih menyebabkan munculnya berbagai Peraturan Menteri yang sifatnya restriktif.

Salah satunya adalah peraturan mengenai cara perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) obat-obatan. Peraturan ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian 16/2020 yang malah dikeluarkan di tengah-tengah pandemi. 

Memang sejauh ini sertifikasi TKDN belum diwajibkan, tetapi jika diimplementasikan harus diperhatikan agar jangan sampai membuat obat menjadi langka karena industri farmasi lokal sesungguhnya masih sangat bergantung pada bahan baku impor. 

“Dibutuhkan ratusan bahan dasar dalam memformulasikan sebuah obat, termasuk vaksin. Sementara tidak semua bahan tersebut dibuat di Indonesia. Penerapan TKDN bisa mempersulit produsen untuk mengembangkan kapasitas, bahkan yang lokal sekalipun. Alih-alih proteksionis, pemerintah idealnya membuka jalur impor untuk bahan baku obat-obatan,” jelas Andree.

Berita Populer  Wagub DKI Ingatkan Sanksi Rp5 Juta bagi Penolak Vaksin Covid

Pemerintah umumnya meyakini bahwa kebijakan yang restriktif tidak akan mengurangi daya tarik populasi yang besar. Namun sesungguhnya nilai pasar farmasi Indonesia tergolong kecil, hanya sekitar 1% dari dua pasar terbesar dunia, yaitu Amerika Serikat dan China. 

Jadi, adanya regulasi yang memaksa perusahaan untuk membangun pabrik baru di Indonesia mungkin malah akan mengurangi efisiensi dari pabrik yang sudah dibangun di pasar lain yang jauh lebih besar.

Bagi perusahaan farmasi multinasional di Indonesia, kombinasi antara biaya yang lebih tinggi dan pasar yang lebih kecil membawa konsekuensi berupa laba atas investasi yang lebih rendah. Pasar yang menawarkan tingkat pengembalian yang lebih rendah dan jangka waktu pemulihan investasi yang lebih panjang secara alami tidak menarik bagi investor.

Keharusan untuk menggandeng mitra lokal disebut Andree juga sedikit banyak menghalangi inovasi di sektor ini. Di satu sisi, perusahaan multinasional farmasi asing ragu-ragu untuk membagikan kekayaan intelektual mereka dengan pihak lokal yang sebenarnya adalah pesaing potensial.

Berita Populer  Kemenhub Terbitkan Aturan Penumpang Transportasi Laut, Berikut Rinciannya

Apalagi jika sang calon mitra tidak pernah berkontribusi sama sekali dalam biaya litbang yang tidak kecil. Di sisi lain, peraturan tersebut membuat perusahaan lokal cenderung menunggu tawaran kemitraan daripada berinvestasi untuk melakukan litbang sendiri.

“Efek negatif kebijakan ini terhadap inovasi cukup jelas terlihat dari fokus pabrikan lokal kepada obat generik yang sedikit sekali unsur litbangnya,” imbuh Andree.

Indonesia sebenarnya memiliki komunitas ilmiah yang siap berinovasi melawan Covid-19. Bahkan sudah ada pengembangan vaksin lokal, yaitu Vaksin Merah Putih.

Namun, semua ini masih bergantung sekali kepada pemerintah dan BUMN. Sangat disayangkan bahwa lanskap regulasi saat ini menghalangi bisnis untuk membangun kapasitas inovasi jangka panjang.

Alih-alih terus berfokus pada kebijakan lokalisasi, pemerintah seharusnya fokus pada membangun ekosistem inovasi bisnis dalam negeri. Litbang bisnis lokal yang kuat akan mengurangi ketergantungan inovasi pada anggaran negara dan meningkatkan ketertarikan investor asing untuk bermitra secara sukarela dengan mitra lokal yang memiliki kemampuan yang setara.[]

Berita Terbaru