Kebijakan Pertembakauan Perlu Selaras dengan Industri dan Kesehatan

NKRIKU Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai pemerintah perlu memperjelas arah kebijakan pertembakauan nasional agar dapat menyelaraskan kepentingan industri dan kesehatan.

Peneliti CIPS Pingkan Audrine Kosijungan mengatakan, arah kebijakan ini penting karena penerbitan regulasi untuk memacu produksi daun tembakau belum membuahkan hasil.

Di sisi lain, lanjut dia, target untuk menurunkan prevalensi perokok juga tidak tercapai. Prevalensi perokok di Indonesia masih terbilang tinggi yaitu hampir 50 persen di atas prevalensi global.

baca juga:

“Tidak efektifnya regulasi yang sudah ada menunjukkan pemerintah gagal memaksimalkan potensi dari kedua sektor, seperti mendorong produksi daun tembakau maupun melindungi kesehatan masyarakat. Pemerintah perlu memperjelas arah kebijakan pertembakauan nasional,” ujar Pingkan dilansir dari Antara, Jakarta, Selasa (8/9/2020).

Ia menyampaikan, berdasarkan data FAOSTAT 2017, Indonesia menjadi produsen daun tembakau terbesar keenam di dunia dengan jumlah produksi mencapai 152.319 ton.

Di tengah keterbatasan di bidang produksi, lanjut dia, industri tembakau tetap berkontribusi pada penyediaan lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak.

Namun, menurut dia, merokok tetap menjadi salah satu penyebab utama kematian dan penyakit serius di Indonesia karena pembakaran rokok menghasilkan tar.

Ia mengatakan, industri pengolahan tembakau secara tidak langsung berperan atas munculnya penyakit yang menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar bagi masyarakat.

“Pengeluaran untuk kesehatan yang terkait langsung dengan kebiasaan merokok di Indonesia berjumlah sekitar US$1,2 miliar per tahun. Sementara itu, kerugian ekonomi tidak langsung akibat konsumsi rokok mencapai US$6,8 miliar,” paparnya.

Editor: Dhera Arizona Pratiwi

Sumber: Antara

Berita Terbaru