Kelar Diperiksa Kasus Bakamla, Leni dan Juli Ma’ruf Resmi Ditahan KPK

NKRIKU.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi melakukan penahanan terhadap Ketua Unit Layanan Pengadaan Badan Keamanan Laut (ULP Bakamla), Leni Marlena dan Anggota ULP Bakamla, Juli Amar Ma’ruf pada Selasa (1/12/2020), hari ini.

Penahanan itu dilakukan setelah keduanya menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek Backbone Coastal Surveillance System di Badan Keamanan Laut (Bakamla) Tahun 2016.

“Untuk kepentingan penyidikan, KPK akan menahan LM dan JAM telah ditetapkan sebagai tersangka yang diumumkan pada bulan Juli 2019 dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait Pengadaan Perangkat Transportasi Informasi Terintegrasi Bakamla Tahun Anggaran 2016,” kata Deputi Penindakan KPK, Karyoto di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Berita Populer  KN Singa Laut Dikerahkan Bawa Bantuan ke Lokasi Gempa Sulbar

Karyoto menyebut keduanya akan menjalani masa tahanan selama 20 hingga 20 Desember 2020. Untuk tersangka Leni, akan ditahan di Rutan Gedung Merah Putih KPK. Sedangkan penahanan Juli akan dilakkukan di Rutan Pomdam Jaya Guntur.

Baca Juga:
Kasus Korupsi Bakamla, Bos PT CMI Divonis 5 Tahun Penjara

Berita Populer  Kasus Bakamla, KPK Tambah 40 Hari Penahanan Tersangka Leni dan Juli

“Sebagai protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19, maka tahanan akan terlebih dulu dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari di Rutan Cabang KPK pada Gedung ACLC KPK di Kavling C1,” tutup Katyoto.

Dari hasil pengembangan kasus korupsi di Bakamla, KPK telah menetapkan empat tersangka. Mereka adalah Direktur Utama PT CMI Teknologi (CMIT) Rahardjo Pratjihno dan Bambang Udoyo selaku pejabat pembuat komitmen (PPK).

Dalam kasus ini,  penahanan Bambang Udoyo ditangani oleh Polisi Militer TNI AL dikarenakan Bambang merupakan anggota TNI AL.

Berita Populer  Kasus Bakamla, KPK Tambah 40 Hari Penahanan Tersangka Leni dan Juli

Sedangkan Rahardjo dalam upaya hukum banding pasca divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta selama 5 tahun penjara ditambah denda Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan.

Keempatnya diduga menguntungkan diri sendiri dan/atau pihak lain yang diduga mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp63.8 miliar yang didasarkan atas hasil perhitungan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Baca Juga:
Kasus Korupsi Bakamla, Bos PT CMI Dituntut Tujuh Tahun Penjara

Berita Terbaru