Kenapa Pasal Dalam UU Ciptaker Yang Sudah Disahkan DPR Dengan Mudah Dihapus?

Anggota Ombudsman RI, Alvin Lie ikut mempertanyakan kenapa RUU yang sudah disahkan menjadi UU masih bisa diotak-atik.

Dia mengaku tidak habis pikir UU dirubah bahkan dihapus dengan begitu mudahnya.

“Naskah RUU yang sudah disahkan jadi UU dalam Rapat Paripurna DPR dapat dengan mudahnya diubah (hapus pasal)?” ujar Alvin Lie dalam cuitan akun Twitter pribadinya @alvinlie21 beberapa saat lalu, Jumat (23/10).

Berita Populer  Kredibilitas Pembantu Presiden Buruk Atasi Covid-19

“DPR benarkan ada pasal omnibus law terbaru dihapus Setneg,” imbuh Alvin Lie mengutip judul berita yang dipostingnya.

Sebelumnya, Ketua Badan Legislasi DPR RI, Supratman Andi Agtas menerangkan, Pasal 46 UU 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi itu memang seharusnya dihapus dari UU Ciptaker, karena terkait tugas Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas.

Berita Populer  Ketika Aset Turun Yang Dikhawatirkan Adalah Terbukanya Peluang Akuisisi Oleh Musuh, Dalam Hal Ini China!

“Terkait Pasal 46 yang koreksi, itu benar. Jadi kebetulan Setneg yang temukan. Jadi, itu seharusnya memang dihapus, karena itu terkait dengan tugas BPH Migas,” kata Supratman kepada wartawan, Kamis (22/10).

Berita Populer  Surat Kabar NYT Menandai Tonggak Sejarah Pandemik Covid-19 Dengan Menulis Daftar Korban Pada Halaman Depan

Berita Terbaru