Ketua DPRD: Gaji Anggota Tak Naik, Anggaran RKT untuk Rakyat


Jakarta, NKRIKU Indonesia —

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, mengklaim bahwa usulan kenaikan anggaran Rancangan Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 untuk menambah kegiatan demi kepentingan masyarakat, bukan gaji anggota.

“Sebagai pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta saya menegaskan kepada seluruh warga Jakarta bahwa tidak ada kenaikan gaji dan tunjangan untuk jajaran DPRD DKI Jakarta di tengah masa pandemi Covid-19,” kata Prasetyo melalui Twitter.

Prasetyo merilis pernyataan ini untuk menanggapi kisruh beberapa hari belakangan mengenai usulan kenaikan anggaran RKT Tahun 2021 karena tiap anggota legislatif dapat alokasi anggaran sebesar Rp8,3 miliar.

Berita Populer  PAN-PKS Bantah Ikut Walk Out Rapat Paripurna Saat PSI Pidato

Di DPRD DKI Jakarta, ada 106 anggota legislatif. Dengan demikian, anggaran RKT tahun 2021 yang diajukan mencapai Rp888 miliar.

“Kenaikan anggaran yang tersebar ke publik itu adalah bentuk dari penambahan kegiatan untuk kepentingan masyarakat. Dengan penambahan kegiatan itu, maka otomatis ada kenaikan anggaran DPRD yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2021,” tulis Prasetyo.

Prasetyo kemudian menjelaskan bahwa penambahan kegiatan DPRD itu juga sudah disesuaikan dengan PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan DPRD.

“Penambahan kegiatan tersebut juga bentuknya masih usulan yang seluruh komponennya masih akan dievaluasi dalam Rapat Pimpinan (Rapim) DPRD Provinsi DKI Jakarta,” tulis Prasetyo.

Berita Populer  DPRD DKI Akan Prioritaskan Pembahasan Lahan Makam Covid-19

Ia kemudian menulis, “Seandainya juga dalam Rapim terjadi kesepakatan dan disetujui, masih ada evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri yang merupakan keputusan akhir dari perjalanan panjang proses pembahasan APBD Provinsi DKI Jakarta.”

Meski demikian, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus,sempat mengkritik kenaikan anggaran ini karena tak memikirkan kepentingan masyarakat di tengah pandemi.

Ia menganggap rencana ini kian aneh karena beberapa pos di dalamnya tak mendesak dilakukan pada 2021.Lucius mencontohkan soal bimtek ke luar kota, sosialisasi raperda dan perda, hingga sosialisasi kebangsaan.

Berita Populer  Gerindra Kritik Tito: Mendagri Tak Bisa Asal Copot Gubernur

“Semua itu nampaknya tak penting-penting amat, apalagi dengan anggaran yang fantastis. Sosialisasi perda dan raperda di era teknologi maju seperti saat ini mestinya tak harus dilakukan dengan pertemuan tatap muka,” ucap dia.

Ia lebih lanjut menilai ada kesan program-program yang dianggarkan dalam RKT itu sebagai ajang proyek saja.

“Terkesan bahwa anggaran itu tak akan diterima langsung anggota, tetapi tetap saja anggota DPRD dengan cara mereka bisa mendapatkan keuntungan dari anggaran program dengan dana fantastis itu,” tuturnya.

(has/asa)

Berita Terbaru