oleh

Ketua Mapera Nusantara Minta Kapolda NTB Tegas Menegakkan hukum

MAKASSAR, NKRIKU.COM — Ketua Umum Mapera (Mahasiswa Peduli Rakyat) Nusantara, Sofyan, angkat bicara tentang lemahnya Kapolda NTB dalam menegakkan hukum seperti halnya yang dilakukan oleh oknum kepolisian Bima terhadap warga yang berunjukrasa di Kecamatan Sape Kabupaten Bima pada 15 Februari 2019 lalu.

Beberapa kelompok mahasiswa yang melakukan unjukrasa, Baik di Bima Mataram maupun di Makassar Sulsel menuntut Kapolres Bima agar segera dicopot dari jabatannya, karena telah lalai dalam mengawal anggotanya, sehingga mengakibatkan 5 warga bima terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit akibat luka tembakan oleh aparat dan termasuk di dalamnya ada anak kecil.

Baca juga  Kapolres Sidrap Persiapkan Penyambutan Kunjungan Kerja Kapolda

“Hal ini bukan lagi kejadian yang biasa-biasa saja, akan tetapi berkaitan dengan nyawa manusia, maka seyogyanya Kapolres Bima selaku penanggung jawab harus diberi peringatan dan bila perlu dilakukan pencopotan,” ujar Sopyan, Kamis 14/03/19.

Ketakutan terbesar akan terulang kembali hal yang serupa jika masih saja dibiarkan Kapolres yang sekarang ini terus memimpin, tegasnya.

Baca juga  Berkunjung ke Polres Sidrap, Kapolda Sulsel Ajak Semua Pihak Jaga Keamanan Pemilu 2019

Ia berharap Kapolda NTB harus sesegara mungkin mengambil sikap, karena sampai saat ini kami belum mendengar kelanjutan terkait kasus kebiadaban oknum kepolian tersebut.

Kami dari Mahasiswa Peduli Rakyat (MAPERA) Nusantara sudah lakukan dua kali aksi di bawah jembatan fleover makassar yakni pada 2 Maret 2019 dan 8 Maret 2019, dalam menuntut pencopotan kapolres Bima dan puluhan media pun telah mengabarkan diseluruh penjuru provinsi akan kecaman tersebut.

Baca juga  Maneger Klub Liga I Dukung Kapolri Bentuk Satgas Anti Mafia Bola

Dan apa bila masih belum menuai kejelasan, kami akan melakukan aksi jilid III yang lebih besar lagi di depan KAPOLDA SULSEL sebagai titik koordinasi agar meminta MABES POLRI mengevaluasi KAPOLDA NTB yang masih saja tidak bereaksi akan tindakan represif pada 15 feb 2019 lalu, tutupnya. (**)

Loading...

Baca Juga: